Angkasa Pura 2

Triwulan I 2015, Itjen Kemenhub Laporkan 678 Temuan ke BPK

SDMSelasa, 5 Mei 2015
2015-04-17 18.48.11

JAKARTA (beritatrans.com) -Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyampaikan 678 temuan dalam 124 Laporan Hasil Audit Triwulan (IHAT) I Tahun 2015, ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di Jakarta Senin (4/5/2015). Dari jumlah itu yang paling banyak adalah temuan kelemahan sistem pengendalian intern, sebanyak 316.

Demikian disampaikan Kepala Pusat Komunikasi Publik (Puskom) Kemenhub JA.Barat dalam siaran pers di Jakarta, Senin, malam.

Temuan yang disampaikan itu, lanjut dia, dengan perincian 250 buah Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan, 316 buah Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, serta 112 buah Temuan 3.E (ekonomis, efektif, efisien).

Terhadap temuan tersebut, jelas Barata, Itjen telah memberikan rekomendasi kepada masing-masing unit Eselon I untuk mendapat perhatian dan tindak lanjut yang harus segera dilaksanakan.

lkhtisar Hasil Audit Triwulan I Tahun Anggaran 2015 merupakan dokumen resmi Kemenhub yang berisi penyajian informasi kegiatan pengawasan yang dilaksanakan ltjen Kemenhub.

“Pengawasan Intern Pemerintahan merupakan unsur manajemen yang sangat penting untuk memberikan jaminan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah/ negara serta ketaatan terhadap peraturan UU dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance),” papar Barata.

Penyampaian lkhtisar Hasil Audit Triwulan I Tahun 2015 di lingkungan Kemenhub ke BPK, menurut dia, dilaksanakan berdasarkan UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, khususnya pada pasal 9 ayat (2), yang menyatakan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Intern Pemerintah wajib disampaikan kepada BPK.

“Laporan tersebut bertujuan agar Kemenhub mendapatkan umpan balik guna meningkatkan kinerja pengawasan atas penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta akuntabilitas pengelolaan Keuangan Negara di lingkungan Kementerian Perhubungan,” tegas Barata.(helmi)

Terbaru
Terpopuler
Terkomentari