Angkasa Pura 2

Waduh…Banyak Sekolah & Perguruan Tinggi Pelayaran Swasta Tak Memiliki Approval Dari Kemenhub

Dermaga SDMMinggu, 10 Mei 2015
2015-05-10 18.40.54

JAKARTA (beritatrans.com) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengingatkan agar masyarakat berhati – hati memilih sekolah dan perguruan tinggi pelayaran. Karena banyak di antaranya yang belum mendapat semacam sertifikat pengesahan (approval) dari kementerian teknis tersebut.

“Jangan nanti terjebak melanjutkan sekolah atau masuk perguruan tinggi yang tidak mendapat approval dari kami,” ungkap Dirjen Perhubungan Laut Capt. Bobby R Mamahit menjawab pertanyaan beritatrans.com, Minggu (10/5/2015).

Kepada dirjen, beritatrans.com mempertanyakan tentang keluhan dari siswa atau taruna bahkan alumni dari sekolah dan perguruan tinggi pelayaran, perihal ijazah yang tidak dapat dipakai untuk melengkapi persyaratan melamar kerja di perusahaan pelayaran.

Posisi Ditjen Perhubungan Laut, dirjen menjelaskan mesti berdiri tegak menjalankan regulasi, termasuk menjalankan berbagai konvensi International Maritime Organisation (IMO), badan di bawah PBB. Konvensi itu di antaranya konvensi IMO tentang Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1995.

Sesuai regulasi dan konvensi, dia mengemukakan sekolah pelayaran dan perguruan tinggi pelayaran diwajibkan memenuhi berbagai persyaratan antara lain jumlah tenaga pengajar dan instruktur, kurikulum atau prodi, sarana serta prasarana pendidikan, dan sebagainya.

“Sepanjang persyaratan itu tidak dipenuhi, maka kami tidak akan mengeluarkan approval walaupun sekolah atau perguruan tinggi itu memiliki izin dari Kementerian Pendidikan. Pada akhirnya, lulusan sekolah itu juga tidak akan kami terbitkan sertifikat atau buku pelaut,” tegasnya.

Ketegasan itu, Capt. Bobby R Mamahit menyatakan selain berbasis kepada taat hukum, juga menghindari risiko sanksi dari IMO.

“Bila diketahui bahwa ada pelaut yang bekerja di kapal asing ternyata merupakan lulusan sekolah atau perguruan tinggi di Indonesia, yang tidak mendapat approval dari Ditjen Perhubungan Laut, maka seluruh pelaut asal Indonesia, yang bekerja di kapal asing dengan jumlah saat ini sekitar 300 ribu orang harus diturunkan dari kapal,” ungkapnya.

Risikonya sangat besar. “Bisa gawat negara ini kalau itu terjadi. Karenanya, peraturan dan perundang – undangan harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” ujarnya.

Karenanya, dirjen mengemukakan bagi sekolah atau perguruan tinggi pelayaran yang belum mendapat approval maka segera penuhi persyaratan. “Kalau terasa tidak mungkin untuk memenuhi persyaratan itu ya, tutup saja. Jangan terus menerima siswa atau taruna. Kalau tidak mau tutup, jalin kerja sama dengan sekolah pelayaran di lingkungan BPSDM Perhubungan Kementerian Perhubungan,” tegasnya.

Bobby menjamin bila seluruh persyaratan itu dipenuhi, maka approval segera diberikan. “Tentu saja, kami akan mengaudit terlebih dahulu sebelum memberikan approval. Proses untuk pengurusannya bebas dari pungli atau KKN. Kami jamin itu,” tegasnya.

Audit, dia menjelaskan setelah rekomendasi pembinaan dari Pusbang SDM Laut BPSDM Perhubungan. “Audit pemenuhan kesesuaian dan kepatuhan terhadap persyaratan STCW dan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 70 Pasal 8 Ayat 2 oleh Ditjen Hubla untuk mendapat pengesahan,” tuturnya. (hel/aliy/awe).

loading...