Angkasa Pura 2

Penyidikan Oleh PPNS Ditjen Hubla Butuh Pemahaman Seragam Terhadap UU Pelayaran

Dermaga SDMSelasa, 19 Mei 2015
tmp_23806-2015-05-19 09.37.45-1914426995

JAMBI (beritatrans.com) – Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan berkewajiban menindaklanjuti penegakan hukum suatu tindak pidana pelayaran yang terjadi di perairan Indonesia.

Demikian ditegaskan Direktur Kesatuan Penjagaaan Laut dan Pantai Ditjen Hubla, Pranyoto, S.Pi, MAP, saat membuka penyuluhan dan pembinaan PPNS Ditjen Hubla di Jambi, Selasa (19/5/2015).

Didampingi Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Talang Duku, Ridwan Chaniago, Direktur KPLP menegaskan penegakan hukum itu sesuai dengan amanat Undang – Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

“Penanaman pemahaman kewajiban tentang penegakan hukum itu menjadi bagian dari digelarnya penyuluhan dan pembinaan PPNS Direktorat KPLP Ditjen Hubla,” jelas Pranyoto.

Penyuluhan dan pembinaan dinilai penting dan strategis, dia mengutarakan juga karena dalam aksi penegakan hukum oleh penyidik, akan bersentuhan dengan pelaku usaha dan instansi lain di lingkungan pelabuhan, seperti Bea Cukai, Polair, TNI AL, Kejaksaan dan Pengadilan.

“Dalam kaitan itu, perlu diberikan pemahaman seragam mengenai implementasi Undang – Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, khususnya mengenakan penegakan hukum dan koordinasi antarinstansi pemerintah terkait,” ungkapnya.

LINTAS INSTANSI
Berkaitan dengan kebutuhan pemahaman seragam dan koordinasi tadi, Kasubdit PPNS Direktorat KPLP, Revolindo, mengemukakan penyuluhan dan pembinaan PPNS menghadirkan pembicara lintas instansi, termasuk Polri, kejaksaan, dan pengadilan. (awe).

ewajiban menindaklanjuti tindak pidana tersebut