Angkasa Pura 2

SPM Buruk, YLKI Tolak Rencana Pemerintah Pungut PPN Jalan Tol

KoridorRabu, 20 Mei 2015
Tulus YLKI

JAKARTA (beritatrans.com) -Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menolak keras rencana pemerintah menarik pajak pertambahan nilai (PPn) 10% untuk pengguna jalan tol. Pelayanan di jalan tol kepada konsumen dinilai masih rendah.

“PPN 10% tak layak dikenakan pada pengguna jalan tol, mengingat masih buruknya pelayanan di jalan berbayar itu,” kata Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi kepada beritatrans.com di Jakarta, Rabu (20/5/2015).

Sejauh ini, lanjut dia, operator jalan tol di Indonesia termasuk BUMN belum memenuhi standar pelayanan minimum (SPM) di jalan tol.

“Macet di jalan tol makin parah, kondisi jalan jelek berlubang paling tidak bergelombang. Jadi tak pantas kalau konsumen akan kembali dibebani dengan PPn,” jelas Tulus.

Yang namanya SPM, menurut dia, harus ditingkatkan dan harus progresif. Tidak boleh statis seperti sekarang.
“Tanpa SPM yang progresif, jalan tol tersebut tidak bisa dinaikkan tarifnya. Kalau perlu diturunkan. Apalagi ditambah dengan PPn,” kilah Tulus.

Dikatakan, SPM yang ada harus diaudit, jangan hanya SPM yang sepihak. Apalagi tarif naik per dua tahun.

“Seharusnya SPM paralel dengan tarif. Selama hal itu belum bisa dipenuhi oleh operator dan regulator jalan tol, jangan berfikir pungut PPn,” cetus Tulus.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Sigit Priadi Pramudito memberi sinyal, akan merevisi aturan hukum berupa Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-10/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Jalan Tol yang dicabut ketika itu.

“Nanti bulan Juni, itu pun untuk ruas tol tertentu. Kita lihat rencana Jasa Marga, terkait ruas mana yang akan naik tahun ini dan tahun depan,” kata Sigit di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa.

Ditjen Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tidak menyerah untuk cepat menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pengguna jalan tol sebesar 10 persen. Padahal sebelumnya, kebijakan ini gagal diberlakukan pada 1 April lalu dan ditunda karena dinilai tidak tepat waktu.

Dalam aturannya nanti, lanjut Sigit, akan dipertimbangkan pula usulan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang meminta untuk memberi pengecualian pada kendaraan-kendaraan bermuatan besar.

“Untuk mobil-mobil besar yang mengangkut kebutuhan rumah tangga, jangan dikenakan karena itu akan berdampak pada peningkatan harga nanti,” pungkas Dirjen.(helmi/awe)