Angkasa Pura 2

Lelang Jabatan “Ala Jokowi” Jangan Berkembang Menjadi KKN Gaya Baru

SDMRabu, 27 Mei 2015
Daengg

JAKARTA (beritatrans.com) -Seleksi jabatan secara terbuka atau yang lebih dikenal sebagai lelang jabatan secara nasional diperkenalkan oleh Presiden Jokowi, bahkan sejak dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Tapi, dalam pelaksanaannya telah menimbulkan kekhawatiran dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS).

Lelang jabatan ini harus dikawal agar tetap profesional dan transparan. Jangan sampai mengarah pada terciptakanya korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) gaya baru. “Bagi kalangan PNS sendiri lelang jabatan merupakan penghancuran karier mereka,” kata Direktur Institut Ekonomi Politik Soekarn-Hatta (IEPSH) M Hatta Taliwang di Jakarta, Rabu (27/5/2015).

Apalagi, kata Hatta, dalam kasus lelang jabatan di Kementrian Keuangan persyaratan bagi kalangan PNS sendiri lebih berat dibandingkan dengan Non PNS. “Ini kan tidak menerapkan prinsip-prinsip keadilan,” kata Hatta.

Salamudin Daeng Direktur Assosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) mengatakan, lelang jabatan emrupakan upaya sstematis untuk mempercepat peneapan nealiberalisme di Indonesia. Semua dilkaukan secara “terbuka” dan peran negara makin diperkecil, termasuk di pemerintahan Indoensia sekarang.

“Tapi, fakta di lapangan lelang jabatan tak lebih sebagai bagian dari bagi-bagi kue kekuasaan kepada tim sukses dan partai pendukung. Jika tak diawasid an dicermati bersama akan menggerogoti aset dan kekayaan negara dekat dengan korupsi,” kata Daeng.

Oleh karena itu, Daeng mengajak seluruh komponen bangsa terutama pada aktivis untuk terus memantau dan mengawal jalannya reformasi birokrasi dan pemerintahan. “Ide lelang jabatan itu baik. Tapi jika tak dilakukan secara terbuka, transparan dan profesional maka akan terjeba pada KKN gaya barru dan itu berpotensi merugikan negara,” tegas Daeng.(helmi)