Angkasa Pura 2

STTD: Buat Rambu-Rambu yang Jelas Terkait Tenaga Kerja Asing di Indonesia

SDMKamis, 28 Mei 2015
Nurhadi

JAKARTA (beritatrans.com) -Pakar transportasi dan staf pengajar STTD Bekasi Muh Nurhadi mengatakan, lembaga pendidikan di Indonesia berusaha meningkatkan kualitas lulusan sekaligus memberikan sertifikasi yang jelas pada mereka. Legalitas dan sertifikasi itu akan sangat dibutuhkan saat Indonesia memasuki era pasar bebas ASEAN awal tahun 2016 mendatang.

“Indonesia perlu memberikan rambu-rambu yang jelas, kepada tenaga kerja asing yang siap masuk Indonesia. Sebaliknya, mutu lulusan sekolah-sekolah di Indonesia harus ditingkatkan. Mereka mempunyai kualifikasi yang bagus, dilengkapi sertifikasi yang jelas. Jika tidak akan kalah bersaing dengan tenaga kerja asing nanti,” kata Nurhadi kepada beritatrans.com di Jakarta, Kamis (28/5/2015).

Kabag Admimnistrasi, Akademik dan Ketarunaan STTD Bekasi itu, menamabhkan, negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura sudah sudah memberikan rambu-rambu yang jelas terkait tenaga kerja asing. “Sementara, Indonesia justru belum mempunyai dan pekerja asing bisa bebas kerja di Tanah Air,” jelas Nurhadi.

Dikatakan, Singapura misalnya, orang Indonesia bisa mendirikan perusahaan di Negeri Singa itu. Tapi, minimal 40% karyawan orang Singapura dan untuk direksi harus ada orang Singapura. Di Malaysia, bahkan di perusahaan perkebunan sudah berlaku kebijakan serupa.

“Hasil penelitian saya di daerah Entikong, Malaysia Timur. Disana banyak TKI yang bekerja di perkebunan kelapa sawit. Tapi, jenjang karirnya maksimal hanya sampai mandor. Itupun yang mempunyai kinerja bagus. Untuk jabatan diatasnya, harus orang Malaysia. Sedang TKI hanya pekerjaan biasa bila perlu pekerja kasar,” tutur Nurhadi.

Menurut dia, sistem dan pembatasan seperti itu perlu dilakukan dan dibuat Pemerintah Indonesia mulai saat ini. Pemerintah sebagai regulator harus mengambil peran ini, sekaligus memfasilitasi aparat di lapangan agar mampu mendidik, melatig dan menyiapkan SDM Indonesia menjadi tenaga kerja yang terampil dan profesional.

“Aturan dari Kementerian Tenaga kerja sudah ada. Tinggal aplikasinya di lapangan dijabarkan dan diwujudkan pejabat eselon dibawahnya. Jangan sampai saat MEA berlaku, Indonesia diserbu tenaga kerja asing sedang orang Indonesia hanya menjadi penonton saja,” tegas Nurhadi.

Dia menambahkan, dari sisi lembaga pendidikan seperti sekolah-sekolah transportasi misalnya sudah cukup bagus. Yang perlu ditambah adalah lembaga penguji serta SDM assesornya. “Mereka itu harus memenuhi kualifikasi sebagai penguji dan berhak mengeluarkan sertifikasi yang jelas dan diakui. Sertifikasi dan kemampuan teknis tenaga kerja Indonesia sangat perlu sebagai bekal masuk ke era global MEA tahun depan,” tegas Nurhadi.(helmi)

loading...