Angkasa Pura 2

Fuad Bawazir: Indonesia Tak Perlu Bentuk BUMN Baru Cukup Memperkuat Pertamina

EnergiRabu, 3 Juni 2015
IMG_20150603_131558_edit_edit

JAKARTA (beritatrans.com) -Pemerintah Indonesia tak perlu membentuk BUMN baru sektor migas selain Pertamina. Lebih baik Pertamina diperkuat dia sudah berpengalaman baik di hulu atau hilir.

“Tidak perlu ada BUMN khusus migas, cukup serahkan peran dan fungsi SKK Migas ke Pertamina,” kata mantan Menkeu Fuad Bawazir di Jakarta, Rabu (3/6/2015).

Sebelumnya, Tim Reformasi Tata Kelola Migas (TRTKM) yang dipimpin Faisal Basri merekomendasikan pembentukan BUMN baru sebagai pengganti SKK Migas. “Membentuk BUMN baru tidak mudah, butuh modal besar dan SDM yang mahal,” jelas Fuad.

Dikatakan, Pertamina sudah terbukti mumpuni, prorakyat dan SDM-nya profesional. “Sebelumnya UU Migas yang baru, Pertamina menjalankan fungsi bisnis migas baik di hulu sampai hilir. Saat itu Pertamina mampu. Kalau ada yang kurang, diperbaiki dan diperkuat lembaganya,” kilah ekonom senior itu.

Pertamina ditakuti oleh pihak asing, menurut Fuad, karena Pertamina tidak mungkin bisa dibohongi asing karena itu asing yang ada di negeri.
“Mereka (asing) lebih suka bekerja sama dengan SKK Migas dan menjadi BUMN khusus,” kilah alumni FE UGM itu.

Sebaliknya, tambah Fuad Bawazir, SKK Migas yang dibubarkan. “Bukan hanya itu, SKK. Migas juga harus diaudit forensik untuk membongkar siapa mafia yang bermain dan menikmati rente di bisnis hulu migas nasional,” tandas dia.
Salamudin Daeng menambahkan, jika mau membubarkan sebaiknya SKK Migas dulu. Lembaga itu merupakan reinkarnasi BP Migas yang sudah dibubarkan oleh Mahkamah Konstusi (MK).

“BP Migas sudah dibubarkan MK. Oleh karena itu SKK Migas sebagai kepanjangan tangan BP Migas juga dibubarkan demi hukum,” kilah dia.

Pemerintahan Jokowi, tambah Daeng harus adil dan cermat. Jika akan membubarkan maka SKK Migas yang harus diberangus karena merupakan amanat MK.

“Jokowi jangan justru menurut rekomendasi TR. KM pimpinan Faisal Basri. Putusan MK merupakan produk hukum yang dakui sah di negeri ini,” tegas Daeng.(helmi)