JAKARTA (beritatrans.com) -Pengamat Ekonomi Politik Salamuddin Daeng memaparkan kinerja Tim Reformasi Tata Kelola Migas (TRTKM) yang dipimpin Faisal Basri harus dilanjutkan ke proses hokum. Selain itu, tim yang dibentuk Menterin ESDM Sudirman Said itu justru lebih banyak pencitraan dan mengumbar data ke publik dan berpotensi ditunggangi kekuatan mafia baru terutama yang ada di sekitar kekuasaan sekarang. Sementara, mafia migas yang gembar-gemborkan tidak ditemukan. Jika memang ada, dia (Faisal Basri) harus berani membawa mereka ke proses hokum yang terbuka dan fair, katanya dalam diskusi di Jakarta, Rabu (3/6/2015).Dikatakan, sejauh ini Direksi PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) tak pernah diperiksa oleh pihak kejaksanaan dan kepolisian. Selama kasus itu tak masuk dan diproses di ranah hukum, maka pemberantasan mafia migas itu tak lebih hanya dagelan politik semata.Masalah tersebut bisa membuka kesempatan kelompok mafia migas yang baru masuk. Petral dibubarkan gerombolan mafia baru bisa masuk leluasa menggantikan posisi Petral," ujar Salamuddin lagi.Dia menantang, jika kerja Faisal Basri dan kawan-kawan professional, seharusnya bisa menemukan mafia migas tersebut. Bawa mereka ke proses hokum, bukan membuka di muka public tanpa data dan fakta yang jelas.transparansi dan keamanan di pemerintahan. Hal ini sejalan dengan kurangnya regulasi yang menguatkan sektor migas. "Mafia migas bersumber dari lemahnya negara dan lemahnya kebijakan," ungkap Direktur Assosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Jakarta itu.Salamuddin menilai mafia migas telah masuk di dalam sistem struktur sektor migas. Mulai dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, SKK Migas, perusahaan BUMN Migas, sampai ke pemerintah daerah masuk menjadi bagian mafia migas. "Seluruh institusi pengambil kebijakan menjadi sarang mafia," kata dia.Sementara, mantan Menku Fuad Bawazir yang tampil daam acara yang sama mengatakan, jika rekomendasi TRTKM pimpinan Faisal Basri berpotensi mengundang masuknya investasi asing serta penguasaan kapitalisme baru di sektor migas Tanah Air.Jika rekomendasi ittu diberlakukan semua, akan memberangus usaha hulu sampai hilir migas nasional. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, SPBU nasional di dalam negeri akan jatuh ke tangan asing, kata Fuad.Dia menambahkan, rekomendasi Tim Faisal Basri tidak menyebutkan dasar-dasar filosofis dan ideologis bangsa Indonesia, yaitu Pancasila dan UUD 1945 khususnya pasal 33. Jika kebijakan ekonomi Indonesia tak didasari Pancasila dan UUD 1945 alias terlalu liberal maka sama saja menjerumsukan Indonesia pada penguasaan asing di Indonesia, tandas Fuad. (helmi)