Angkasa Pura 2

Mamit: Pembentukan Tim Reformasi Migas Hanya Basa-Basi

KoridorKamis, 4 Juni 2015
Mamit Setiawan

JAKARTA (beritatrans.com) -Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan menilai, pembentukan tim ini hanya basa-basi untuk menjawab keinginan masyarakat agar sektor migas dibenahi. Pasalnya, waktu yang diberikan pemerintah terhadap tim ini sangatlah singkat, hanya enam bulan. Terus apa yang bisa dilakukan dalam waktu singkat untuk membenahi masalah migas yang demikian besar?

“Akibat waktu kerja yang sempit, tim menjadi terburu-buru mengeluarkan rekomendasi sehingga tidak komprehensif untuk pembenahan sektor migas di Tanah Air. Selain itu, banyak rekomendasi yang tidak dijalankan sepenuhnya oleh pemerintah,” kata Mamit di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, beberapa rekomendasi tim yang hingga kini belum dijalankan pemerintah, antara lain penghapusan bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dengan kadar oktan research of number (RON) 88, rekondisi kilang, serta transparansi lelang tender pe¬ngadaan BBM dan minyak bumi di Indonesia. Padahal menurut Mamit, ketiga hal itu penting dilakukan agar efisiensi di sektor migas dapat dilakukan.

Pengamat energy Sofyano Zakaria menambahkan, Pemerintahan Jokowi jangan langsung menelan menah dan mengaplikasikan rekomendasi Tim Faisal Basri, termasuk dalam penghapusan premium atau BBM ron 88. Jangan sembarangan menghapus premum, karena itu produk BBM yang diatur dalam UU APBN.

“Premium merupakan barang bersubsidi yang menjadi amanat UU APBN yang harus didistribusikan ke mayarakat. Jika langsung dihapus dan diganti BBM rn 92 atau pertamax akan melanggar UU,” jelasnya kepada beritatrans.com di Jakarta, Kamis (4/6/2015).

Selain itu, kilah dia, jika Pemerintah langsung menghapus premium yang nota bene dikonsumsi rakyat banyak dan dipaksa membeli pertamax yang lebih mahal jelas memberatkan rakyat. “Beban rakyat saat ini sudah sangat berat dan subsidi BBM terus dikurangi. Tidak elok bahkan kontra produktif jika premium juga dihapus dan diganti pertamax. Jelas memberatkan rakyat kecil,” jelas Sofyano.

Ditrektur Puskepi itu menegaskan, rakyat miskin tetap berhak mendapatkan subsidi, termsuk BBM bersubsidi. Saat ini, orang memiliki sepeda motor yang mengkonsumsi premium “bukan orang kaya”. “Fakta selama ini, banyak tukang ojek di jalanan yang beroperasi dengan premium hanyalah pinjaman atau mengoperasikan sepeda motor juragan untuk mencari makan. Lantas, adilkah pemerintah kalau terus memberangus premium dan memaksa mereka menggunakan pertamax,” tanya Sofyano diplomatis.

Sementara itu, Mamit menambahkan, rekomendasi yang terlihat sudah dijalankan pemerintah dan Pertamina adalah perombakan manajemen Petral, serta pengalihan wewenang pengadaan BBM dan mi¬nyak mentah dari Petral ke Integra¬ted Supplay Chain (ISC). “Tapi, dengan pengalihan itu, menurut saya hanya mengalihkan tugasnya saja. Ternyata iklim tender masih sama saja sebab tender pengadaan masih terlihat tertutup dan ditutup-tutupi,” ucapnya.

Jika hasil akhirnya seperti saat ini, keberadaan tim tidak ada gunanya. “Kalau sudah begini, semakin cepat tim tersebut dibubarkan, akan lebih baik,” tandas Mamit.(helmi)