Angkasa Pura 2

RJ Lino: Pelindo II Akan Bangun Pelabuhan Pusat Kapal Pesiar Di Raja Ampat

DermagaMinggu, 7 Juni 2015
tmp_30890-IMG_20150521_1235311194492407

HAMBURG (beritatrans.com) – Manajemen PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II/IPC) sedang menjajaki pengembangan pelabuhan berbasis kapal pesiar. Rencananya mulai tahun 2017, program ini sudah bisa jalan ‎khususnya di Indonesia Timur.

Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino mengatakan, tujuan perseroan mengembangkan pelabuhan-pelabuhan kapal pesiar untuk mengangkat potensi wisata bahari atau ekonomi maritim di daerah.

Untuk tahap awal, akan dibangun hub atau pusat kegiatan kapal pesiar di wilayah Bali yang terkoneksi dengan pelabuhan-pelabuhan lain di sekitarnya seperti Labuan Bajo, Pulau Komodo, dan sekitarnya. Bahkan dalam jangka panjang bisa dikembangkan hub kapal pesiar di Raja Ampat, Papua.

Lino mengatakan, selama ini kapal-kapal pesiar dari luar negeri hanya singgah di Indonesia seperti di Benoa, Bali, namun tempat pemberangkatannya tak ada yang di Indonesia, hanya di Hong Kong, Singapura dan lainnya.‎

Konsekuesinya jumlah hari yang dibutuhkan untuk sekali berlayar hingga beberapa pekan atau sebulan, namun dengan konsep pelabuhan berbasis hub di dalam negeri, maka berlayar dengan kapal pesiar cukup hanya 5 hari. Orang Indonesia pun tak perlu ke Singapura hanya untuk naik kapal pesiar.

“‎Kapal pesiar itu paling menarik seharusnya 5 hari. Jadi setiap 5 hari ke tempat yang berbeda,” kata Lino di Hamburg, Jerman, Jumat (5/5/2015)

Namun Lino mengakui, pengembangan kapal pesiar berbasis tempat keberangkatan di dalam negeri punya kendala terkait azas cabotage terkait Undang-undang Pelayaran‎. Dalam azas cabotage bahwa barang dan penumpang dari dan ke pelabuhan-pelabuhan wajib diangkut kapal berbendera Indonesia. Hal ini tentunya menjadi masalah ketika faktanya kini perusahaan-perusahaan kapal pesiar justru berbendera asing.

“Ini undang-undang yang membatasi kita tumbuh. Mungkin bisa dengan Perpres (Peraturan Presiden) agar kapal pesiar bisa tumbuh, kita minta bisa dirombak, agar kapal pesiar bisa dikecualikan. ” kata Lino.

Padahal, menurutnya bila kapal pesiar berbasis dalam negeri bisa dikembangkan maka ekonomi di daerah bisa tumbuh, termasuk pariwisata dengan banyaknya wisatawan lokal maupun asing, misalnya berkembang bisnis cenderamata. Ia berencana akan menggandeng para pemerintah daerah.

Selain harus mendorong revisi tentang azas cabotage, pihaknya kini sedang menyiapkan studi soal pengembangan kapal pesiar di dalam negeri. Lino akan menggandeng perusahaan konsultan yang menjadi bagian dari perusahaan pengelola Pelabuhan Hamburg.‎ Hasil riset ini pun akan menjadi pertimbangan para perusahaan pelayaran kapal pesiar untuk melirik Indonesia sebagai basis operasi mereka.

‎”Konsultan Hamburg Port, mereka berpengalaman dalam bidang kapal pesiar. Tolong bantu saya riset prospek kapal pesiar, karena seharusnya Indonesia menarik,” ujar Lino. (dtf)

Terbaru
Terpopuler
Terkomentari