JAKARTA (beritatrans.com) -Indonesia cukup memiliki satu BUMN migas yaitu PT Pertamina (Persero). Sebab pembentukan BUMN migas baru justru akan menciptakan benturan kepentingan dengan Pertamina. BUMN ini harus diperkuat dan profesional serta tidak terjadi kebocoran. "Kalau dibentuk (BUMN Migas baru) mana lapangan minyaknya? SPBU yang mau menjual bensinnya, tankernya, kilangnya mana pula," kata Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik Indonesia (Puskepi) Sofyano Zakaria di Jakarta, Senin (8/6/2015).Dia mengatakan, ide tersebut (pembentukan BUMN baru) jangan-jangan BUMN ini hanya punya aset dan meja. Sedang aset riil yang bisa menghasilkan migas tidak ada. "Ini aneh, di dunia itu tak (BUMN Migas) ada seperti ini konsepnya," kata Sofyano curiga. Oleh karena itu, Puskepi mengaku kasihan negeri ini, jangan dijadikan bahan eksperimen kedua kalinya. "Setelah eksperimen pertama BP Migas ke SKK Migas gagal," sebut Sofyano.Di tempat terpisah, pakar migas dan anggota Komisi VI DPR Kurtubi mengatakan, pihaknya akan menolak usulan pembentukan BUMN migas baru sebagai pengganti SKK Migas."Pemerintah tak boleh sembarangan membentuk BUMN migas. Lebih baik memperkuat Pertamina, kemudian diawasi dengan ketat sehingga mampu menggenjot produksi dan mencegah kebocoran uang negara disana," jelas Kurtubi.Dia menambahkan, masalah migas di Indonesia termasuk beban subsidi migas yang naik beberapa tahun belakangan karena rendahnya produksi minya Indonesia."Produksi minyak kita hanya sekitar 800 ribu barel per hari, sedang konsumsinya mencapai 1,3 juta barel per hari. Akibatnya, Indonesia harus impor minyak atau produk BBM," cetus dia."Inilah yang menjadi masalah, lain cerita jika produksi minyak tinggi dan mampu mencukupi seluruh konsumsi dalam negeri. Tugas kita ke depan, bagaimana menggenjot produksi minyak dalam negeri sehingga tak perlu impor lagi," tegas Kurtubi.(helmi)