Angkasa Pura 2

YLKI Buka Posko Pengaduan Kenaikan Harga Sembako di 10 Kota

Another NewsSenin, 8 Juni 2015
Tulus YLKI

JAKARTA (beritatrans.com) -Menjelang bulan Ramadlan dan Idul Fitri, harga-harga kebutuhan pokok melambung di berbagai daerah, di Indonesia. Persentase kenaikannya pun tidak wajar. Ironisnya, Pemerintah nyaris tak bisa berbuat banyak untuk intervensi pasar. Masyarakat pun tak tahu harus mengadu ke mana.

“Kondisi ini tak boleh dibiarkan. Oleh karena itu, YLKI dengan mitra daerah membuka Posko Pengaduan Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok di 10 kota di Indonesia,” kata Ketua YLKI Tulus Abadi dalam siaran pers di Jakarta, Senin (8/6/2015).

“Silakan pengaduan dikirim ke alamat ini: YLKI, Jl. Pancoran Barat VII No. 1 Duren Tiga, Jaksel, tlp 0217981858/59, Faks 0217981038, email : konsumen@rad.net.id,” kata Tulus lagi.

Sedangkan untuk daerah lain, lanjut dia, silakan hubungi no hp lembaga mitra YLKI, yakni LAPK Medan (08126511471), YLK BABEL (081367487980), PUSSBIK LAMPUNG (085768617984), LP2K SEMARANG (08122802434), LKY YOGYA (081227984092), YLK SURABAYA (0811303545), LPK BALI (081805501479), YLKI MAKASAR (082188868107), dan YLK KALSEL (082358974545).

Cara pengaduan, menurut Tulus, silakan catat jenis komoditas yang mengalami kenaikan, alamat dan nama tempat pembelian, dan bukti transaksi jika ada. Selanjutnya kirim ke alamat YLKI, dan atau mitra YLKI di daerah.

Adapun Tujuan Posko, menurut Tulus, adalah, pertama, masyarakat berhak terpenuhi kebutuhan pokok, meliputi ketersediaan, keandalan/ sesuai standard, keterjangkauan harga, dan kedua untuk mendorong partisipasi masyarakat.

Dikatakan, tindak lanjut adanya posko pengaduan, pertama, meminta penjelasan pelaku usaha menaikkan harga; dan kedua melaporkan ke KPPU apabila ada indikasi pelaku usaha/produsen melakukan praktik persaingan usaha tdk sehat / eksesif margin.

Selain itu, papar Tulus, pengaduan ini adalah sebagai upaya untuk mendengarkan keluhan masyarakat yang haknya dilanggar. Dari sisi regulasi, YLKI mendesak pemerintah dan DPR agar segera membuat regulasi yang kuat untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok dan menjaga stabilitas pasokan.
Selama ini, YLKI menilai Pemerintah gagal total dalam hal tersebut. Contohlah negeri jiran Malaysia yang mempunyai UU tentang Kawalan Harga.

“Dengan UU tersebut pemerintah Malaysia bisa intervensi langsung jika terjadi gejolak harga dan pasokan. Atau India, yang mempunyai Strategic Commodity Act,” tegas Tulus.(helmi)

loading...
Terbaru
Terpopuler
Terkomentari