Angkasa Pura 2

Revo: Perhubungan Laut Masih Butuh Banyak PPNS

Dermaga SDMSelasa, 9 Juni 2015
IMG_20150609_093327_edit

BATAM (beritatrans.com) – Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjadi tulang punggung dalam penindakan pelanggaran hukum yang terjadi di perairan Indonesia. PPNS inilah yang menjadi ujung tombak dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana di laut.

“Oleh karena itu keberadaan PPNS Perhubungan Laut sangat penting dan strategis. Apalagi modus tindak pidana di laut saat ini semakin canggih,” kata Kasubdit PPNS Ditjen Hubla Revolindo T ketika mendampingi Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Pranyoto saat membuka Penyuluhan dan Bimbingan PPNS di Batam, Selasa (9/6/2015).

Menurut Revo, saat ini jumlah PPNS di Perhubungan Laut baru sekitar 386 orang. Sementara jumlah pegawai Ditjen Hubla di seluruh Indonesia sekitar 18.000 orang.

“Idealnya sekitar 1.800 PPNS atau 10% dari total pegawai Ditjen Hubla,” tuturnya.

Senada dengan Revo, Kasie PPNS Ditjen Hubla Wahid Pamuji juga mengaku masih butuh banyak tenaga PPNS untuk meng-cover wilayah Indonesia yang begitu luas.

“Indonesia kan negara kepulauan. Dari Sabang sampai Merauke terdiri dari lautan. Sehingga membutuhkan para penegak hukum sipil yang banyak,” kata Wahid.

Wahid mengaku, dari sisi kualitas dan kapabilitas PPNS Perhubungan Laut sudah bagus. Apalagi selalu diberikan penyuluhan dan bimbingan seperti yang dilakukan hari ini. Tetapi dari sisi jumlah dirasa masih sangat kurang.

“Makanya tahun ini kita berencana merekrut PPNS baru. Saat ini sudah ada 75 orang yang siap diberikan pelatihan oleh Bareskrim Polri,” ujarnya.

Menurut Wahid, untuk menjadi PPNS memang tidak mudah. Mereka harus memenuhi berbagai persyaratan, baik administratif maupun keahlian, termasuk mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai PPNS.

“Bahkan meskipun sudah mendapat SK dari Kemenkum HAM, seorang PPNS tidak bisa langsung melakukan penyidikan, masih harus melalui beberapa proses lainnya lagi sampai mereka betul-betul sah dan bisa bertugas sebagai penyidik sipil,” kata Wahid. (aliy)