JAKARTA (beritatrans.com) -Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan menyerahkan permasalahan pengelolaan Bandara Halim Perdanakusuma kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Panglima TNI Moeldoko. Menurut Jonan, keduanya harus duduk bersama mencari solusi terbaik. "Saya pikir sebaiknya itu Menteri BUMN dan Panglima TNI untuk bicara soal itu (pengelolaan Bandara Halim Perdanakusuma)," ujar Jonan usai rapat dengan Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (10/6/2015). Jonan menjelaskan, Bandara Halim Perdanakusuma adakah wilayah sipil TNI Angkutan Udara yang pengelolaannya dilakukan oleh BUMN Angkasa Pura II. Menurut Jonan, Kemenhub hanya berwewenang terkait masalah teknis bandara saja misalnya aspek keselamatan dan keamanan bandara. Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Moeldoko meminta komersialisasi Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma sebagai bandara komersial ditinjau ulang. Menurut dia komersialisasi Bandara Halim Perdanakusuma dinilai kurang tepat karena akan mengganggu aktiftas penerbangan militer dan juga akan menambah kepadatan pergerakan pesawat di bandara tersebut. Apalagi kami semakin banyak mendatangkan pesawat, ujar Jenderal Moeldoko Selasa (9/6/2015). Pada tahun 2014 Bandara Halim dioptimalkan untuk penerbangan sipil dalam rangka memaksimalkan aset negara. Saat itu, pengoperasian Lanud Halim Perdanakusuma untuk penerbangan sipil juga dikarenakan mengurangi kepadatan Bandara Soekarno Hatta di Tangerang, Banten. Pada tahun ini, rencananya pengelolaan Halim akan diambil alih oleh Lion Grup. Namun, hingga kini proses pengambilalihan itu belum dikemukakan oleh perusahaan yang dimiliki oleh Rusdi Kirana itu.(hel/kom)