Angkasa Pura 2

Menjinakkan Gejolak Inflasi “Ramadhan” Versi CORE Indonesia

Another NewsMinggu, 14 Juni 2015
Pedagang sembako

JAKARTA (beritatrans.com) -Angka inflasi pada momen Ramadhan dan Idul Fitri relatif lebih tinggi dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya, khususnya untuk kelompok bahan makanan. Kecenderungan yang serupa juga terjadi menjelang akhir tahun hingga awal tahun, meski angkanya lebih rendah.

“Pada periode 2012-2014, inflasi di bulan Juli yang bertepatan dengan Ramadhan rata-rata mencapai 3%, paling tinggi dibandingkan bulan-bulan lainnya,” ujar Direktur Eksekutif CORE Indonesia Dr.Muhammad Faisal dalam siaran pers yang diterima beritatrans.com, di Jakarta, Minggu (14/6/2015).

Namun demikian, lanjut dia, awal Juni tahun ini, kenaikan harga sejumlah bahan pangan pokok telah melebihi tinggi peningkatan harga tahun-tahun sebelumnya. “Sejumlah bahan pangan seperti cabe keriting, bawang merah, ayam ras, telur ayam ras dan gula pasir, misalnya, pada 10 hari menjelang Ramadhan tahun ini telah meningkat masing-masing 20%, 16%, 8,2%, 8,7%, dan 5,3%,” kata Faisal lagi.

Padahal pada tahun-tahun sebelumnya, menurut Faisal, kenaikan harga pada H-10 Ramadhan jauh lebih rendah untuk semua bahan pangan tersebut kecuali bawang merah.

“CORE memperkirakan harga bahan pangan tersebut dalam beberapa minggu ke depan akan terus meningkat apabila tidak ada langkah-langkah efektif yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan harga tersebut,” jelas Faisal.

Oleh karena itu, dia memandang masalah ini perlu disikpasi dan mengambil langkah strategis yang perlu dilakukan untuk menjinakan inflasi pangan di momen Ramadhan agara tidak berkembang liar dan merugikan masyarakat.

Pertama, menurut Faisal, pemerintah harus meningkatkan pasokan menjelang Ramadhan khususnya untuk komoditas-komoditas yang mengalami peningkatan harga yang paling tinggi pada bulan tersebut. Kebijakan antisipatif peningakatn pasokan yang terukur semestinya dapat mengurangi ekspektasi inflasi masyarakat di bulan tersebut.

“Secara teoritis, pengadaan stok akan sangat bergantung pada harga saat ini dan ekspektasi harga yang akan datang serta biaya penyimpanan. Jika diperkirakan harga di masa yang akan datang lebih tinggi dibandingkan saat ini plus biaya penyimpanan, maka dorongan untuk melakukan pengadaan stok akan terjadi,” sebut dia.

Kedua, menurut Faisal, agar program di atas berjalan secara efisien, pemerintah harus melakukan pengawasan dan mempublikasikan secara reguler data-data pangan seperti jumlah produksi, konsumsi, perkiraan stok, dan harga, baik aktual maupun proyeksi secara akurat dan terpadu.

“Oleh karenanya, data-data yang tersebar oleh sejumlah institusi pemerintah seperti BPS, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Bulog semestinya dapat dipublikasikan secara terpadu dan diterbitkan secara reguler agar dapat menjadi acuran seluruh stakeholder,” papar Faisal lagi.

Data yang akurat, menurut CORE Indonesia akan menjadi acuan bagi publik untuk mengetahui secara transparan seberapa besar defisit pangan yang harus ditutupi melalui impor. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan impor akan menjadi lebih transparan sehingga dapat meminimalkan kontroversi yang selama ini terjadi ketika pemerintah membuka keran impor.(helmi)

loading...