Angkasa Pura 2

Fitra: Ramai-Ramai “Merampok” Uang Negara Ala DPD

Another NewsJumat, 19 Juni 2015
Yenny Sucipto1

JAKARTA (beritatrans.com) -Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ikut latah bahkan lebih progresif dengan membangun Gedung DPD di daerah senilai Rp21 miliar perdaerah atau total Rp700 miliar secara multiyear. Sebelumnya DPR merencanakan Pembangunan Gedung DPR senilai Rp 1,5 triliun dan Dana Aspirasi Rp11,2 triliun pertahun.

“Padahal, anggota DPD setiap hari bekerja di Jakarta bukan didaerah,” kata Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto di Jakarta, Jumat (19/6/2015).

Proyek ini, lanjut dia, sebenarnya telah ditolak oleh masyarakat, pada tahun 2011 dengan penganggaran hampir Rp900 miliar untuk membangun Satu gedung senilai Rp30 miliar.

Dalam catatan Fitra, misalnya untuk membangun gedung di DKI Jakarta saja misalnya, hanya butuh Rp9 miliar saja sesuain dengan aturan Menteri Pekerjaan Umum No.45/PRT/M/2007 tidak sampai Rp21 Miliar. Sehingga potensi markup pembangunan gedung DPD didaerah mencapai 50 persen atau sekitar Rp350 miliar.

“Sesuai Permen PU tersebut, Gedung DPD ini tidak masuk ketegori barang mewah,” kilag Yenny.

Menurut DPD gedung 3 lantai ini akan digunakan untuk : ruang/hall serbaguna, penerimaan orang hingga kapaitas 150 orang, ruang rapat anggota, ruang mewah anggota dan staf, ruang arsip dan sirkulasi, sekretariat dan lainnya.

Untuk itu, Fitra menilai: Pertama, batalkan pembangunan gedung DPD didaerah, selain pemborosan dan upaya merampok uang negara secara sistematis, lebih baik DPD memperbaiki kapasitas dan kewenangan dalam hal Legislasi dan Penganggaran APBN.

“DPD masih lemah dalam kinerja dan tidak produktif selama 13 tahun ini,” sebut Yenny.

Kedua, menurut dia, kategori gedung DPD didaerah tergolong kategori gedung mewah dengan tiga lantai. Potensi markup tinggi. Sehingga BPK wajib segera lakukan audit investigatif.

Ketiga, Yenny menambahkan, proses perencanaan Gedung ini tidak transparan. Tiba tiba dibangun saja, padahal tahun 2011 sudah dibatalkan sendiri oleh DPD karena desakan masyarakat.

“Oleh karena itu, Fitra menuntut KPK untuk turun tangan menyikapi aroma transaksional dalam proses penganggaran pembangunan gedung di DPD,” tegas Yenny.(helmi)