Angkasa Pura 2

Pengusaha Galangan Kapal Di Batam Tunggu Realisasi Janji Jokowi

DermagaRabu, 24 Juni 2015
jokowi di batam

BATAM (beritatrans.com) – Janji Presiden Joko Widodo yang akan memperbanyak pesanan ke industri galangan kapal (shipyard) di Batam disambut baik pengusaha lokal. Mereka berharap janji tersebut ditindaklanjuti dengan kebijakan nyata. Kebangkitan kembali industri shipyard yang membutuhkan ribuan tenaga kerja akan menggerakkan perekonomian lebih cepat.

”Kami berharap itu bukan hanya omongan, tetapi segera direalisasikan,” kata Cahya, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, seperti dikutip batampos, kemarin.

Cahya mengatakan, pernyataan Jokowi yang disampaikan saat meninjau galangan kapal di Kabil, Minggu (21/6) lalu itu akan membuat industri galangan kapal di Batam bergairah lagi. Hal ini memberikan harapan baru bagi para pengusaha dan investor.

”Investor galangan kapal di Batam kemungkinan akan bertambah. Ujung-ujungnya ini juga akan berimbas kepada ketersediaan lapangan kerja untuk warga Batam,” katanya. Industri shipyard adalah industri padat karya yang selama ini menyerap puluhan ribu pekerja.

Menurut Cahya, pernyataan Presiden tersebut sudah sewajarnya. Sebab kualitas kapal buatan Batam sudah diakui. Sejumlah kementerian, terutama Kementerian Pertahanan, sudah beberapa kali memesan kapal perang buatan Batam.

Meski memang tidak seratus persen dari Batam, tetapi dikerjakan oleh SDM berkualitas dari Batam.

Cahya menjamin, kapal buatan Batam tak hanya unggul jika dibandingkan dengan produk serupa di dalam negeri. Namun kualitas kapal buatan Batam sudah bisa disejajarkan bahkan bisa mengalahkan produk luar negeri.

”Makanya sangat tepat Jokowi melarang BUMN atau pun kementerian untuk membeli kapal dari luar negeri,” katanya.

Novi Hasni, Manager Batam Shipyard and Off Shore Association (BSOA) juga menyambut baik pernyataan Jokowi. Ia mengatakan hampir 75 persen galangan kapal di Indonesia letaknya di Kepri, dan terbesar di Batam. Di mana selama ini sebagian besar hasil produksinya masih diekspor ke luar.

”Selama ini masih sedikit permintaan dalam negeri. Tapi peryataan Pak Jokowi ini membuat kita semangat. Kami sanggup kok memenuhi keinginan atau kebutuhan akan kapal domestik,” katanya.

Menurut Hasni, sebelumnya pemerintah juga sudah pernah mengatakan akan melibatkan sejumlah pengusaha galangan kapal dalam pembangunan armada kapal Indonesia. Pernyataan Presiden ini juga akan menarik investor lebih banyak lagi datang ke Batam, khususnya di sektor galangan kapal.

”Jadi kami menunggu janji Pak Jokowi saja,” katanya.

Hasni yakin, jika pernyataan Jokowi itu direalisasikan, maka industri galangan kapal di Batam dan Kepri pada umumnya akan kembali berjaya. Ujungnya, perekonomian masyarakat akan terdongkrak dan akan tercipta lapangan pekerjaan yang jumlahnya tak sedikit.

Senada dengan Cahya, Hasni juga menegaskan kualitas kapal buatan Batam tidak kalah bahkan lebih bagus dibanding daerah lain. Dengan SDM yang mumpuni, segala jenis bentuk kapal diyakini bisa diproduksi di Batam.

”Yang paling penting adalah suhu investasi yang nyaman. Kami berharap semua kementerian mengikuti instruksi presiden, dengan membeli kapal dari Batam,” harapnya.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Dwisuryo Indroyono Soesilo, menegaskan pemerintah bakal memberikan beberapa kemudahan bagi industri galangan kapal. Di antaranya insentif pajak dan non pajak.

”Ada perubahan peraturan dari pemerintah mengenai tarif, galangan kapal di Indonesia diberi insentif pajak dan non pajak sama seperti di Batam,” kata Indroyono saat kunjungan ke Pulau Nipah, Belakangpadang, Batam, Senin (22/6).

Artinya, pemerintah memberikan empat insentif fiskal untuk industri galangan kapal di luar Batam. Yakni restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) tidak dipungut, bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP) untuk impor komponen yang bersinggungan dengan industri lain, pembebasan bea masuk (BM) impor komponen, dan pengurangan pajak (tax allowance).

”Nanti kalau ada BUMN yang mengadakan tender kontrak, sudah ada yang bisa menarik mereka untuk menggunakan jasa galangan kapal dalam negeri karena peraturan ini,” kata Indroyono.

Sedangkan insentif non fiskal yang diberikan pemerintah adalah kemudahan dalam pengalokasian lahan. Jika memungkinkan, lahan galangan kapal ini bersebelahan dengan pelabuhan. (fani).