Angkasa Pura 2

Surati Menteri BUMN, Jonan Minta Pelindo I – IV Hentikan Kerjasama Kelola Pelabuhan Dengan Asing

DermagaSenin, 29 Juni 2015
tmp_27642-tmp_19189-jict1249334781-962379464

CIREBON (beritatrans.com) – Kementerian Perhubungan (Kemhub) meminta Pelindo I-IV tidak memperpanjang kerja sama sejumlah pelabuhan dengan pihak asing yang telah habis masa kontraknya. Kemhub menilai Pelindo dapat terus melakukan kerja sama tersebut di beberapa pelabuhan lainnya yang belum berkembang, utamanya di kawasan timur Indonesia.

Menteri Perhubungan (Menhub), Ignasius Jonan, mengatakan, pihaknya sudah melayangkan permintaan tersebut lewat surat ke Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) per 25 Juni 2015. Namun, sampai saat ini, tidak ada respons dari kementerian yang dinakhodai Rini Soemarno tersebut.

“Menurut saya, pelabuhan-pelabuhan yang telah lama menjalin kerja sama dengan pihak asing, saat ini seharusnya bisa dikelola secara mandiri. Masak sudah 20 tahun masih harus dikerjakan orang lain?” ujar Jonan di sela-sela kunjungan kerjanya ke Cirebon, Senin (29/6).

Jonan menyayangkan teknologi menjadi alasan Pelindo untuk terus memperpanjang kerja sama dengan pihak asing. Sebabnya, mengingat kontrak yang biasanya berdurasi lama, seharusnya Pelindo dapat memanfaatkan waktu tersebut untuk meningkatkan teknologi manajemen pelabuhan.

“Sama halnya kalau alasannya itu adalah karena manajemen pelabuhannya. Jadi, selama 20 tahun ini apa yang mereka pelajari,” tanya Jonan.

Karena itulah, Jonan menyarankan, agar Pelindo I-IV yang hendak tetap bekerja sama dengan pihak asing untuk mengalokasikan kerja sama tersebut ke beberapa pelabuhan yang belum berkembang. Saat ini, Pelindo I-IV tercatat memegang 112 pelabuhan komersial.

“Banyak pelabuhan lainnya yang bisa dilakukan kerja sama dengan asing, misalnya Ambon kalau Pelindo IV. Ada juga Bitung, terus Pelabuhan Cirebon, Panjang, atau Bengkulu,” papar Jonan.

Sementera itu, Staf Khusus Menhub, Hadi M Djuraid menjelaskan, selain pemerataan kelolaan pelabuhan ke wilayah-wilayah baru, tidak diteruskannya kontrak kerja sama dengan asing untuk pelabuhan yang telah ada dapat meningkatkan keuntungan dan kemanfaatan ekonomi secara nasional.

Menurut Hadi, ada beberapa pelabuhan yang kerja samanya dengan asing bakal habis masa kontraknya. Salah satunya, adalah terminal peti kemas Jakarta International Container Terminal (JICT). Sejak tahun 1999, konsesi JICT diserahkan kepada perusahaan asal Hongkong, Hutchinson PortHoldings (HPH).

Kata Hadi, Menhub Jonan bisa memaklumi alasan pada 1999 lalu, dimana JICT diserahkan pengelolaannya kepada asing. Pada masa tersebut, Indonesia secara ekonomi sedang mengalami kesulitan. Ketersediaan dana, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) saat itu pun dinilai belum siap mengelola pelabuhan peti kemas bertaraf internasional.

Namun, sambungnya, 20 tahun masa kontrak dinilai merupakan waktu yang sangat cukup agar konsesi pengelolaan JICT itu kembali dipegang Indonesia, dalam hal ini Pelindo II.

“Karena itu, Kemenhub berpendapat sebaiknya JICT tidak dikerjasamakan dengan pihak asing. Dikelola sendiri oleh Pelindo II untuk sebesar-besarnya keuntungan dan kemanfaatan ekonomi nasional,” kata Hadi.

Selain JICT, sambung Hadi, Terminal Petikemas Surabaya (TPS) juga akan habis masa konsesinya pada 2019. Dikabarkan, Dubai Port World (DPS) selaku pemegang 41 persen saham TPS Surabaya menyodorkan perpanjangan kontrak pada Januari 2015 terkait kepemilikan sahamnya.

“Dalam surat itu, pak menteri tak menyebut spesifik hanya JICT, loh. Semua pelabuhan. Waktu 20 tahun sudah cukuplah buat kita secara teknologi dan SDMnya juga sudah sangat berkembang,” tegas Hadi. (aliy/hel).