Angkasa Pura 2

Aturan Baru Jaminan Hari Tua Dinilai Injak – Injak Pekerja, Buruh Siap Demo

SDMJumat, 3 Juli 2015
bpjs

JAKARTA (beritatrans.com) – Gabungan Buruh Indonesia (GBI) yang terdiri dari 40 federasi dan empat konfederasi serikat buruh menentang revisi Peraturan Pemerintah mengenai Jaminan Hari Tua (JHT).

Sebagai aksi penolakan, hari ini GBI akan melakukan demonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia. Demo akan dimulai pukul 15.30 WIB.

“Ini aksi permulaan. Demo diikuti 500 sampai 1.000 orang,” ucap Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal kepada Okezone, Jumat (3/7/2015).

Sebagai informasi, sesuai UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan UU 40 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pencairan JHT bisa dilaksanakan setelah seorang pekerja memiliki masa kerja selama lima tahun.

Bila setelah masa kerja lima tahun itu, pekerja bersangkutan masih terus bekerja, maka penerima upah tersebut dapat mencairkan JHT sebesar 10 persen. Namun bila pekerja itu berhenti bekerja atau pensiun, dia dapat mencairkan seluruhnya.

Akan tetapi melalui ketentuan baru ini, seorang pekerja baru bisa mencairkan JHT yang menjadi haknya setelah memiliki masa kerja selama 10 tahun.

Tidak hanya buruh, kebijakan baru BPJS Ketenagakerjaan terkait pencairan dana JHT mendapat penolakan dari masyarakat. Buktinya, kurang dari 24 jam sejak petisi penolakan kebijakan diunggah di laman Change.org, sudah lebih dari 37 ribu netizen memberi dukungan. Jumlah ini pun terus bertambah.

INJAK – INJAK PEKERJA
Secara terpisah, Direktur Centre For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menegaskan aturan baru yang ditetapkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, yaitu dana Jaminan Hari Tua (JHT) baru cair setelah 10 tahun merupakan dinilai terlalu memaksa. Padahal, sebelumnya pencairan dana JHT tersebut bisa dilakukan jika minimal bergabung dengan Jamsostek selama lima tahun.

“Aturan baru ini mengada-ada dan memberikan pekerja resah,” ujar Uchok Sky Khadafi.

Mantan Koordinator Advokasi & Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) itu melanjutkan, masyarakat mendapatkan jaminan kerja dan bisa dilindungi seperti dana JHT, tapi aturan baru ini malah menginjak-injak pekerja.

“Aturan baru ini harus dihapus, baru cair setelah 10 tahun sangat merepotkan dan meresahkan pekerja,” ucapnya.

Uchok menambahkan, jika pensiun mendapatkan dana JHT setelah 10 tahun, lantas bagaimana orang tersebut sudah meninggal dunia terlebih dahulu. Oleh karena itu, dia meminta aturan ini dikaji ulang.

“Artinya, 10 tahun cair membuat pensiunan menjadi tidak ada uang. BPJS suruh mati dulu apa?” tegasnya. (awe).

loading...