JAKARTA Tberitatrabs.com) -Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mempertanyakan manfaat dan realisasi Penyertaan Modal Negara (PMN) dari APBN-P 2015 kepada BUMN senilai Rp68 triliun. "Disinyalir hingga saat ini, implementasi PMN tidak jelas. Ada yang belum dicairkan, ada yang dicairkan namun tidak jelas arah penggunaannya, dan dugaan transaksional dari PNM tersebut tinggi," kata Sekjen Fitra Yenny Sucipto di Jakarta, Senin (6/7/2015).Sejumlah BUMN termasuk di bidang transportasi menerima PMN yang cukup besar, seperti PT Pelni, PT ASDP Indonesia Ferry PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan lainnya. PMN tersebut dimaksudkan untuk memperkuat dan menambah alat produksi usaha yang dikelolanya.Pasalnya, lanjut dia, alokasi dan penggunaan tidak dapat diukur dalam nilai asset ataupun peningkatan keuntungan BUMN yang mendapatkan subsidi Negara tersebut. "Hal ini tentu berdampak pada tidak efektifnya uang Negara yang dicairkan untuk BUMN," jelas Yenny.Pada rapat RDP dengan Komisi VI DPR beberapa waktu lalu hingga saat ini Menteri BUMN Rini Soemarno belum bisa menyampaikan roadmap arah pembangunan dan revitalisasi BUMN sesuai dengan arahan Nawacita untuk mendorong ekonomi kerakyatan dan daya saing internasional. "Roadmap ini penting, agar BUMN tidak selalu didesain merugi dalam laporan keuangan. Jika demikian ini bagian dari upaya melanggengkan kegiatan sapi perah oleh politisi terhadap BUMN setiap tahun," terang Yenny lagi.Fitra menilai, aih-alih memperkuat BUMN agar menjadi perusahaan yang mampu mendorong pendapatan Negara non pajak. BUMN oleh menteri Rini justru diduga dijadikan alat untuk bagi-bagi kursi kekuasaan dan kroninya."Fitra juga mendorong OJK untuk menyampaikan segera hasil tracking adanya unsur politisi dan titipan pengusaha dalam jabatan strategis di BUMN khususnya perbankan," tandas Yenny.(helmi)