Angkasa Pura 2

Mengurai Benang Kusut Transportasi Umum Di Indonesia

KoridorKamis, 16 Juli 2015
Djoko smg_edit_edit

JAKARTA (beritatrans.com) – Mengurai dan menata transportasi umum di Indonesia memang bukan pekerjaan mudah dilakukan. Apalagi jika dilakukan saat arus puncak mudik Lebaran. Sampai saat ini, terjadi lagi kecelakaan bus di tol Cikopo-Palimanan (Cipali). Kemudian di jalur tengah Jawa tepatnya di Kecamatan. Getasan, Koepng, Salatiga Jawa Tengah, terjadi kecelakaan beruntun dengan korban meninggal cukup besar.

“Kasus tersebut harus diusut tuntas hingga oknum Dishub atau oknum pengusaha yang lalai harus dimintai pertanggungjawaban,” kata pakar transportasi Unika Soegijopranoto Semarang, Djoko Setijowarno di Jakarta, Kamis 916/7/2015).

Menurutnya, dalam kasus kecelakaan tersebut jangan hanya sopir yang menjadi pelaku tunggal. Tapi ada transaksional antara oknum Polantas dengan oknum Dishub saat oknum pengusaha.

“Kini sudah saatnya Pemerintah (termasuk Pemda) untuk memberi perhatian lebih besar pada kebijakan untuk transportasi umum. Banyak hal yang harus diberikan untuk menata transportasi umum yang selama ini diabaikan,” kata Djoko.

Kalau mau jujur, lanjut dia, banyaknya kecelakaan transportasi umum karena peran Pemerintah sangat tidak berpihak pada transportasi umum. Pemda juga jangan memasukan unsur pendapatan asli daerah (PAD) untuk kir atau uji kelaikan kendaraan umum di jalan raya.

Demi keselamatan transportasi, menurut Djoko, sebaiknya kir kendaraan digratiskan. Tak amsuk akal, kir kendaraan ditarget untuk PAD. UU 22/2009 temntang lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ) sudah mengatur kewajiban Pemerintah termasuk Pemda dalam hal penyelenggarakan transportadi umum.

“Dalam UU tersebut sudah diatur adanya subsidi buat transportasi umum. Perijinan trayek harus diperketat dan bukan obyek pungli di pusat maupun daerah. Aneka aturan terhadap penyelenggaraan transportasi umum sudah lengkap,”papar djoko.

Yang menjadi masalah di lapangan, tambah Djoko adalah sejauh mana Pemerintah dan Pemda berpihak pada transportasi umum yang berkeselamatan untuk mobilitas rakyat kebanyakan.

“Jika tidak dilakukan upaya serius dan terintegrasi, pasti kejadian serupa terulang lagi. Kini saatnya mulai mengurai benang kusut yang sudah lama menyusut,”tegas Ketua MTI Jawa Tengah itu.(helmi)