Angkasa Pura 2

IPW: Saat Kasus Tolikara Papua Meletus, Kapolda Sibuk Ikut Seleksi Capim KPK

Aksi PolisiMinggu, 19 Juli 2015
NETA S PANE

JAKARTA (beritatrans.com) – Meletusnya kerusuhan di Tolikara Papua yang menyebabkan dibakarnya sebuah mesjid saat jemaah melaksanakan sholat Idul Fitri adalah akibat tidak adanya kepedulian pimpinan kepolisian dan buruknya kinerja Intelkam Polda Papua. Kasus itu patut disayangkan karena telah menodai kesucian perayaan hari besar keagamaan khususnya Sholat Idul Fitri.

“Keberadaan surat GIDI yang dikeluarkan 11 Juli 2015 tidak diantisipasi dan tidak ada upaya pencegahan hingga kemudian kerusuhan meletus.Jika Polda Papua bertindak cepat dan sigap, maka kasus pembakaran masjid di Tolikara bisa dicegah atau dihindarkan,” kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S.pane di Jakarta, Minggu (19/7/2015).

Dari pantauan IPW, lanjut dia, sebelum kerusuhan 17 Juli 2015 meletus di Tolikara, sudah ada dua kerusuhan lainnya. Yakni pada 9 Juli 2015, rumah warga di Kampung Yelok dibakar massa. Lalu pada 15 Juli 2015 sejumlah Hanoi (rumah tradisional) di Panaga dibakar massa.

“Sebelumnya, pada 11 Juli 2015 beredar surat GIDI yang kemudian pada 17 Juli 2015 meletus kerusuhan di Tolikara, sebanyak 70 bangunan dan mesjid dibakar massa. Ada tenggat waktu tujuh hari. Kenapa intelkam Polda Papua tidak melakukan deteksi dan antisipasi dini,” tanya Neta.

“Apakah karena Kapolda Papua sedang sibuk mengikuti proses seleksi calon pimpinan KPK sehingga antisipasi terhadap wilayah tugasnya terabaikan,” kritik IPW.

Kerusuhan Tolikara ini menunjukkan tingkat kepedulian para pejabat Polda Papua sangat rendah. Dengan adanya kasus ini, Kapolda Papua harus berjiwa besar mundur dari capim KPK.

Sebab, jelas Neta, keteledoran dan kecerobohan yang dilakukannya sudah membuat keresahan luar biasa dalam hubungan antara umat beragama, tidak hanya di Papua tapi sudah meluas keseluruh wilayah Indonesia.

“Dengan adanya kerusuhan di Tolikara ini sudah sepantaskan Kapolri
mengevaluasi kinerja Kapolda, Wakapolda, dan intelkam Papua,” pinta Neta Pane.

Dia menambahkan, kecerobohan dan sikap teledor yang mereka lakukan membuat hubungan umat beragama menjadi tegang. Selain itu, pola kerja intelijen dan sinergi kinerja antara Intelkam Polri dan BIN, terutama di Papua patut dievaluasi.

“Tujuannya agar intelijen tidak kecolongan dan kedodoran lagi dalam melakukan deteksi dan antisipasi dini di daerah-daerah rawan, khususnya Papua. Terlepas dari semua itu Polri harus mengusut tuntas kasus ini dan menyeret semua pihak yang terlibat ke proses hukum,” tegas Neta.(helmi)