Angkasa Pura 2

Menhub Jonan: Pemerintah Serahkan Tarif Bus AKAP Non Ekonomi Ke Mekanisme Pasar

KoridorSenin, 20 Juli 2015
Jonan_edit

JAKARTA (beritatrans.com) - Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menyatakan, peraturan tarif batas atas dan bawah yang dikeluarkan hanya berlaku untuk bus-bus antarkota antarprovinsi (AKAP) kelas ekonomi.

Sebaliknya, hal yang sama tidak berlaku untuk bus-bus AKAP kelas non-ekonomi. Pemerintah membebaskan bus-bus AKAP non-ekonomi untuk menerapkan tarif sesuai mekanisme pasar.

“Tarif batas atas dan bawah yang diatur oleh Kemenhub itu cuma bus AKAP. AKAP-nya juga cuma AKAP kelas ekonomi. Kalau yang non-ekonomi enggak. Mereka bebas mengenakan tarif sesuai mekanisme pasar,” kata Jonan di kantor Kementerian Perhubungan, Senin (20/7/2015).

Jonan menyampaikan hal itu menyusul banyaknya keluhan warga masyarakat mengenai lonjakan harga tiket selama arus balik Lebaran 2015.

“Kemenhub sebagai regulator tak bisa berbuat banyak mengenai hal itu, karena tarif bus AKAP non ekonomi memang dilepas ke mekanisme pasar. Tapi untuk tarif bus AKAP kelas ekonomi memang ada ketentuan tarif batas atas dan batas bawah yang tak boleh dilanggar,” papar Jonan.

Peraturan tarif batas atas dan bawah bus-bus ekonomi, menurut Menhub, diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No 46 Tahun 2013.

Peraturan tersebut menyatakan bahwa tarif batas bawah sebesar Rp 98 untuk lebih dari 9 meter dan Rp 108 untuk lebih dari atau sama dengan 9 meter per km per penumpang.

Sementara itu, tarif batas atas sebesar Rp158 untuk lebih dari 9 meter dan Rp174 untuk lebih dari atau sama dengan 9 meter per km per penumpang.

Jonan mempersilakan agar warga melaporkan apabila ada perusahaan otobus yang melanggar peraturan tersebut.

“Bisa di call center 151, Twitter atau Facebook. Kalau terbukti melanggar, nanti izin rutenya dicabut,” tegas Jonan.(helmi)

loading...