JAKARTA (beritatrans.com) - Mabes Polri Jakarta sebenarnya sudah memiliki peta daerah rawan konflik di seluruh Indonesia. Pemetaan ini dilakukan Polri untuk mengamankan Pilkada serentak Desember 2015 mendatang. api, mengapa bis melestus kasus konflik brnuasan SARA seperti di Tolikara, Papua justru saat hari Lebaran?"Namun, jika para pejabat Polri di daerah, mulai kapolsek, kapolres, dan kapolda tidak peka dan tidak punya kepedulian yang tinggi, pemetaan daerah rawan konflik itu tidak akan ada gunanya dan konflik tetap saja terjadi, seperti di Tolikara Papua," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S.Pane di Jakarta, Senin (20/7/2015).IPW melihat, beberapa waktu lalu Kapolri Jenderal Pol. Bdrodin Haiti begitu bersemangat menjelaskan tentang peta daerah rawan konflik yang dimiliki Polri. Kapolri mengatakan, peta itu untuk mengantisipasi situasi kamtibmas menjelang Pilkada serentak Desember mendatang.Namun IPW mengingatkan, pemetaan daerah rawan konflik ini tidak akan ada gunanya, jika Kapolri tidak menekankan kepada para pimpinan kepolisiandi daerah, terutama kapolsek, kapolres, dan kapolda agar meningkatkan kepekaan serta mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap dinamika sosial di tempatnya bertugas. "Meletusnya kerusuhan di Tolikara Papua adalah gambaran betapa tidak pekanya pimpinan kepolisian disana, betapa tidak pedulinya pimpinan kepolisian di Papua terhadap dinamika sosial di daerahnya pasca Kapolri mengatakan sudah memetakan daerah rawan konflik," kritik Neta serius.(helmi)