Angkasa Pura 2

Puskepi: Pemerintah dan Pertamina Harus Transparan Soal Harga BBM

Energi KoridorSenin, 27 Juli 2015
Sofyano pusk_edit_edit

JAKARTA (beritatrans.com) – Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik Indonesia (Puskepi) Sofyano Zakaria berharap pemerintah dan Pertamina menjelaskan secara terbuka ke publik terkait berapa harga pokok BBM, sehingga masyarakat menjadi tahu dan tidak menaruh kecurigaan tentang harga jual BBM ke masyarakat.

“Pemerintah dan pertamina sudah saatnya menyampaikan seterang-terangnya ke masyarakat, dalam harga jual BBM itu terdapat komponen biaya apa saja. Berapa besar pajak yang dipungut dan terdapat dalam harga BBM, seperti PPN sebesar 10 persen, ada beban untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sebesar lima persen, dan juga ada iuran badan usaha terhadap BPH Migas yang juga menjadi beban badan usaha dan bisa jadi dibebankan pula dalam harga jual BBM,” kata Sofyano Zakaria pada beritatrans.com di Jakarta, Senin (27/7/2015).

Sebagaimana diberitakan, lanjut Puskepi, Menteri ESDM Sudirman Said (pemerintah) minta agar Pertamina tidak menaikkan harga BBM di saat harga minyak dunia tinggi. Akibatnya Pertamina defisit Rp12 triliun karena penjualan itu.

Selain itu, papar Sofyani ada biaya distribusi BBM berupa ongkos angkut ke dalam negeri, ongkos angkut BBM dari tanker pengangkut BBM ke depo- depo Pertamina, biaya pengilangan untuk mengolah crude oil menjadi produk BBM, biaya angkut BBM dari depo besar ke ke depo-depo kecil, cost penyimpanan BBM pada depo badan usaha, ongkos angkut BBM dari depo BBM Pertamina ke SPBU di seluruh Indonesia, dan berapa besar margin untuk SPBU.

“Selain itu perlu pula disampaikan ke masyarakat pengaruh melemahnya rupiah terhadap dolar terkait pembelian minyak dari luar negeri, berapa besarnya hal ini berpengaruh terhadap harga beli crude oil. Sementara penjualan BBM di dalam negeri adalah dalam bentuk rupiah dan berbagai informasi lainnya,” tegas Sofyano.(helmi)