Angkasa Pura 2

Pegawai JICT Mogok, Pelabuhan Tanjung Priok Terancam Lumpuh

DermagaSelasa, 28 Juli 2015
tmp_10467-IMG_20150728_1135041881002844

JAKARTA (beritatrtans.com) – Sehari setelah melarang Prersident Director JICT Dani Rusli Utama masuk kantor, Selasa (28/7/2015)  ini karyawan terminal petikemas terbesar di Tanjung Priok tersebut melancarkan aksi mogok kerja. Akibatnya, kegiatan pelabuhan menjadi lumpuh.

Dampaknya,kegiatan distribusi barang  dan peti kemas dari  dan ke JICT, Pelabuhan Tanjung Priok, terancam lumpuh sejak pagi.

Kegiatan ekspor dan impor terancam stagnan. Kemacetan  truk pengangkut kontainer sudah mengular hingga Jalan Cakung-Cilincing dan Marunda, Jakarta Utara.

Ratusan pekerja JICT mrelakukan stop operasi sejak pukul 08.00 WIB, Selasa (28/7/2015).

Aksi memblokade gerbang ekonomi nasional itu dianggap pekerja JICT sebagai reaksi atas kebijakan Dirut Pelindo II RJ Lino yang memperpanjang konsesi JICT ke Hutchison Port Holding (HPH) secara sepihak tanpa mentaati Undang-undang  dan prosedur sehingga  berpotensi merugikan negara.

“Di dalam terminal sudah tidak ada kegiatan. Kami stop operasi hari ini,” ujar seorang petugas operasional JICT yang minta identitasnya tidak disebutkan, Selasa (28/7/2015).

Tampak di lokasi  JICT, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Hengki Haryadi, Kepala Syahbandar Pelabuhan Priok Hari Setyobudi, dan Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Bay M. Hasani.

Ketua Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal (JICT) Nova Hakim mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera menghentikan upaya perpanjangan konsesi JICT kepada asing mengingat besarnya potensi kerugian negara.

Selanjutnya, dia juga mengatakan prosesnya tidak dilakukan secara transparan dan terang-terangan melanggar undang-undang.
 
“Kami sudah sampaikan bukti-bukti pelanggaran undang-undang dan kerugian negara akibat perpanjangan konsesi JICT ke Pak Jokowi lewat Kepala Staf kepresidenan,” kata Nova Hakim.
 
Menurutnya, ada beberapa kejanggalan perpanjangan konsesi JICT yang dilakukan oleh Direktur Utama Pelindo II RJ Lino kepada Hutchison Port Holdings (HPH).

Dia mengatakan sesuai dengan UU Pelayaran No, 17/2008 (Pasal 82 dan 344 UU 17/2008) dan Surat Menteri BUMN No 318/MBU/6/2015 selaku pemegang saham menyatakan Pelindo II hanya sebagai operator sehingga pihak yang memiliki otoritas memberikan konsesi dan atau perpanjangannya adalah Kementerian Perhubungan.

Sampai berita ini diturunkan, masih dilakukan perundingan antara Kapolres Pelabuhan,  Ka Otorits Pelabuhan (OP) Kasudinaker Jakut, Syahbandar dan pengutus SP. (wilam)

loading...