Angkasa Pura 2

Ditjen Hubla Pangkas Birokrasi Pengurusan 17 Surat Operasional Kapal & Keagenan

DermagaWednesday, 29 July 2015

JAKARTA (beritatrans.com) – Reformasi perizinan terus digeber digelar di Ditjen Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan. Paling anyar, memangkas 17 prosedur perizinan operasional kapal dan keagenan kapal.

“Sesuai dengan perintah Bapak Menteri Perhubungan dan Bapak Dirjen Perhubungan Laut, maka kami menyederhanakan proses penyelesaian perizinan. Kami janjikan satu hari kelar,” cetus Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Dirlala) Ditjen Hubla, Wahyu Widayat, kepada beritatrans.com, Rabu (29/7/2015).

Wahyu mengemukakan penyederhanaan tersebut ditetapkan dalam SK Dirlala No.PR.101/105/12/DA-2015 tentang Surat – Surat Pelayanan Publik Yang Terkait Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut dan Kewenangan Penandatanganan.

Dalam surat tertanggal 10 Juli 2015 tersebut, dia mengutarakan intinya menyerahkan otoritas penandatangan 17 komponen surat kepada tujuh kepala subdirektorat (kasubdit) di lingkungan Ditlala Ditjen Hubla.

“Sebelumnya ororitas penandatanganan berada di Dirlala. Sekarang tidak lagi. Sudah dilimpahkan. Birokrasinya dipotong,” jelas mantan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak itu.

Dengan pendelegasian wewnang itu, dia menjelaskan maka selain proses birokrasi diperpendek, juga waktu pengurusan bisa ditekan menjadi hanya satu hari.

Tujuh belas komponen surat itu yakni 1. Persetujuan rencana pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teraturangkutan laut dalam negeri berdasarkan SIUPAL. 2. Persetujuan deviasi trayek berdasarkan SIUPAL. 3. Persetujuan omisi trayek berdasarkan SIUPAL. 4.Persetujuan substitusi berdasarkan SIUPAL.

5. Persetujuan rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut dalam negeri berdasarkan SIUPAL. 6. Persetujuan penambahan pelabuhan singgah pada trayek tidak tetapdan tidak teratur angkutan laut dalam negeri berdasarkan SIUPAL.

7. Persetujuan penambahan urgensi muatan pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut dalam negeri berdasarka SIUPAL. 8. Persetujuan perubahan (deviasi) pengoperasian kapal nasional ke kuar negeri.

9. Persetujuan kegiatan kapal berbendera Indonesia yang dioperasikan di luar negeri. 10. Persetujuan pengoperasian kapal nasional pada trayek lintas batas. 11. Persetujuan keagenan kapal asing.

12. Persetujuan pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur di bidang angkutan laut khusus yang merupakan kegiatan angkutan yang dilakukan oleh usaha bidang industri, pariwisata, pertambangan dan pertanian berdasarkan SIOPSUS.

13. Persetujuan penambahan pelabuhan singgah pada trayek tidak tetap dan tidak teratur di bidang angkutan laut khusus yang merupakan kegiatan angkutan yang dilakukan oleh usaha bidang industri, pariwisata, pertambangan dan pertanian berdasarkan SIPSUS.

14. Pemberitahuan penambahan urgensi muatan berdasarkan SIOPSUS. 15. Persetujuan mengangkut muatan umum atau barang milik pihak lain pada trayek tidak tetap dan tidak teratur di bidang angkutan laut khusus yang merupakan kegiatan angkutan yang dilakukan oleh usaha bidang industri, pariwisata, pertambangan dan pertanian berdasarkan SIOPSUS.

16. Evaluasi/registrasi ulang SIUPAL/SIOPSUS pengukuhan. 17. Spesifikasi kapal yang dimiliki/dioperasikan oleh perusahaan angkutan laut. (awe).