Angkasa Pura 2

Balitbanghub: Kemacetan Pengaruhi Jaminan Keselamatan Transportasi Jalan

LitbangSabtu, 1 Agustus 2015
20150729_112520

JAKARTA (beritatrans.com) — Tingginya tingkat kemacetan di wilayah perkotaan menimbulkan kerugian waktu, harta benda dan hambatan lainnya.

Hambatan akan mengancam jiwa pengguna jasa lalu lintas dan ini jadi indikasi lemahnya jaminan keselamatan dalam menggunakan transportasi jalan.

Belum adanya sanksi tegas bagi pelanggar membuat aturan yang disusun menjadi sia-sia. Selain itu, tingkat kejahatanpun mengintai pengguna jalan baik di dalam angkutan umum maupun kendaraan pribadi.

Karenanya, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Puslitbanghub) Darat pada Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Kementerian Perhubungan melakukan studi standarisasi di bidang lalu lintas transportasi jalan.

Tujuan akhirnya, agar pemerintah dan masyarakat mudah mengontrol dan mengawasi tingkat keselamatan dan keamanan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Studi Standarisasi Puslitbanghub Darat yang dilakukan pada 2010 ini belum banyak diterapkan hingga hari ini. Meski sangat bermanfaat dalam melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas oleh aparat terkait dan juga masyarakat.

Kajian Studi Standarisasi yang dilakukan Puslitbanghub Darat di lima kota besar seperti Jakarta, Bandung, Makassar, Surabaya, dan Medan ini menghasilkan sejumlah kesimpulan diantaranya yakni, harus adanya penyusunan standar di bidang lalu lintas dan angkutan transportasi jalan yang rasional.

Tujuannya, guna mewujudkan transportasi yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain serta terwujudnya penegakkan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dalam laporan akhir studi standarisasi yang didokumentasikan pada Perpustakaan Litbang Perhubungan ini diketahui juga bahwa pembatasan kecepatan di kawasan pemukiman sebaiknya dilakukan melalui pendekatan safe system.

Dimana ada pencapaian sistem jalan yang memungkinkan terjadinya kesalahan akibat manusia tanpa mengakibatkan kematian atau luka parah.

Pembatasan kecepatan itu wajib dilakukan di pemukiman pada ruas jalan lingkungan 10 km/jam. Lalu pada pemukiman pada ruas jalan lokal 20 km/jam, pada pemukiman pada ruas jalan kolektor 30 km/jam, dan pemukiman pada ruas jalan arteri 40 km/jam.

Selain itu studi standarisasi ini juga menyimpulkan perlunya standar pembatasan waktu operasi kendaraan tertentu. Standar ini perlu dibuat dan disosialisasikan kepada penggunan jalan untuk bisa dipatuhi.

Sehingga tujuan penyelenggaraan jalan sesuai UU No.38/2004 tentang jalan bisa tercapai. Pemisahan ini selain untuk mengurangi kemacetan juga untuk mengurangi risiko kecelakaan karena mix traffic pada satu ruas jalan.

Dan pemisahan itu mengedepankan angkutan umum dan pengguna jalan yang rentan seperti pejalan kaki dan pengendara sepeda motor.

Kajian juga menyimpulkan adanya pengaturan kapasitas angkut kendaraan penumpang umum sesuai fungsi jalan di perkotaan mengingat kapasitas angkutan umum perkotaan sangat berpengaruh terhadap realibilitas dan efisiensi layanan tersebut.

Ada pula pengaturan angkutan kendaraan penumpang umum yang dapat diterapkan seperti rute utama (trunkline) pada kota metropolitan yakni bus gandeng (articulated bus) dan bus gandeng ganda.

Sedangkan pada kota besar yakni bus besar (single bus) dan bus gandeng (articulated bus). Dan kota sedang hanya bus besar (single bus) saja. Sementara untuk kota kecil adalah bus besar pula.

Untuk rute cabang atau feeder di kota metropolitan yakni bis besar, dan gandeng. Untuk kota besar biasanya bus besar dan kota sedang menggunakan bis besar dan bis sedang, sedangkan kota kecil bis sedang.

Untuk rute ranting resedensial yakni kota metropolitan bis sedang, besar dan gandeng. Kota besar bis sedang dan bus besar kota sedang bus kecil sedang dan besar. Dan untuk kota kecil bus besar dan bis kecil.

Puslitbanghub darat merekomendasikan agar standar pengaturan dibidang lalu lintas dan angkutan transportasi jalan sangar diperlukan dan segera ditetapkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna jalan.

Standar yang disusu dan ditetapkan harus mempertimbangkan keefektifan dan efisiensi pelaksanaannya serta dengan mendasarkan pada aspek keadilan terhadap semua pengguna jalan. Sehingga perlu ada upaya mewujudkan transportasi jalan yang aman dan selamat.

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan adalah yakni penyusunan standar dibidang lalu lintas dan angkutan transportasi jalan harus mengakomodir perkembangan yang ada dan sesuai dengan karakteristik wilayah di Indonesia.

Artinya, jika ada proses adopsi dari standar internasional harus mempertimbangkan kondisi dan karakteristik wilayah negara kita.

Lalu untuk kesuksesan pelaksanaan standar dibidang lalu lintas dan angkutan transportasi jalan perlu disusun secara tegas sanksi bagi yang melanggar.

Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari standar yang ditetapkan hanya menjadi aturan yang tidak diindahkan. Contohnya larangan belok kiri jalan terus dengan tujuan melindungi pejalan kaki belum sangat efektif berlaku karena tidak adanya sanksi tegas bagi pelanggarnya.

Sosialisasi baik pada stakaholder terkait khususnya bagi pengguna jalan merupakan tahapan yang harus dilakukan, agar masyarakat pengguna jalan dapat memahami maksud dan tujuan dari aturan yang ditetapkan, sehingga ketaatan terhadap aturan dapat terwujud dengan baik.

Panduan pelaksanaan standar dibidang lalu lintas dan angkutan transportasi jalan yang ditetapkan sangat perlu segera disusun untuk memudahkan proses sosialisasi maupun pemahaman bagi stakeholder dalam melaksanakan aturan tersebut.

Untuk mengetahui hasil lengkap kajian Studi Standarisasi Dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Jalan bisa didapatkan di Perpusatakaan Penelitan dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan Jl. Medan Merdeka Timur No.5 Jakarta Pusat. (fenty)

loading...