Angkasa Pura 2

Operasikan 1.000 Bus Bantuan Pemerintah

BPSDM Perhubungan Akan Diklat 2.200 Pengemudi Dan Teknisi Cerdas Tahun 2015

Koridor SDMMinggu, 2 Agustus 2015
IMG_20150730_162419

JAKARTA (beritatrans.com) – Badan Pengembangan SDM Perhubungan akan mendidik 2.000 orang pengemudi damn 200 teknisi cerdas selama tahun 2015. Mereka akan masuk diklat di STTD Bekasi, PKTJ Tegal dan BP2TD Bali.

“Mereka dipersiapkan untuk mengoperasikan 1.000 bus bantuan pemerintah pusat ke 33 provinsi di Tanah Air. Jumlah itu merupakan bagian dari 3.000 bus akan akan dibangun pemerintah sampai 2019 mendatang,” kata Kepala BPSDM Perhubungan Wahju Satrio Utomo,SH, M.Si saat dihubungi beritatrans.com di Jakarta, Minggu (2/8/2015).

Kementerian Perhubungan kemarin sudah meluncurkan pembangunan 1.000 bus yang akan dibagikan ke daerah di CV.Laksana, Ungaran, Jawa Tengah.

Sebanyak 3.000 bus yang dibiayai dengan dana penghematan subsidi BBM di APBN itu akan dilakukan di tujuh karoseri dalam negeri. Salah satunya CV Laksana yang kemarin ditinjau Menhub Ignasius Jonan dan sedianya dilakukan langsung oleh Presiden Jokowi.

Menurut Tommy, sapaan akrab Kepala BPSDM Perhubungan, 1.000 bus bantuan itu nanti akan dioperasikan Perum DAMRI. “Kini, SDM-nya direkrut dari daerah yang akan menerimanya. Yang merekrut DAMRI nanti dididik di BPSDM Perhubungan selanjutnya dikembalikan ke daerah untuk mengoperasikan bus bantuan tersebut,” jelas Tommy.

Dengan asumsi satu bus butuh dua pengemudi, menurut Tommy maka dibutuhkan sedikitnya 2.000 orang pengemudi tahun ini. Sedang seorang teknisi diproyeksikan untuk menangani lima bus. Jadi, teknisi yang harus disiapkan mencapai 200 orang atau totalnya mencapai 2.200 orang.

Kini DAMRI terus merekrut dan mengirimkan SDM baru dari berbagai daerah itu untuk mengikuti diklat pengemudi dan teknisi cerdas.

“Mereka itulah yang tengah dididik di berbagai kampus BPSDM Perhubungan. Untuk PKTJ Tegal saja, kini sudah memasuki gelombang ke empat,” sebut Tommy.

Program diklat pengemudi dan teknisi itu akan terus ditingkatkan. Paling tidak untuk tahun 2015 harus tuntas, dan akan dilanjutkan sampai 2019 mendatang.

“Jadi, harus dipastikan bus bantuan Pemerintah itu sampai ke masyarakat dan bisa dioperasikan dengan baik. Oleh karenanya, disiapkan SDM sesuai kualifikasi yang dibutuhkan,” tegas Tommy.(helmi)