Angkasa Pura 2

Harry Boediarto: TIK Penunjang Layanan Logistik Yang Efektif dan Efisien

LitbangMinggu, 2 Agustus 2015
harry

JAKARTA (beritatrans.com) — Aturan tentang jasa pengurusan transportasi (Kepmen No. 10/1988) direvisi, kemudian kebijakan ini jadi diubah menjadi Peraturan Menteri Perhubungan atau PM 74/2015 tapi direvisi lagi jadi Permenhub No.78/2015.

Awalnya ketika muncul PM 74/2015, perusahaan logistik dan forwarder di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta mengancam menghentikan operasionalnya menyusul penolakkan terhadap salah satu pasal yakni soal aturan kewajiban modal dasar sebesar Rp25 miliar untuk memperoleh izin usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) yang tadinya Rp200 juta.

Namun, selain pasal itu ada hal yang krusial lainnya yakni soal kesiapan pemerintah dan dunia usaha (perusahaan freight forwarding) menerapkan information communication and tehcnology (ICT) atau yang dikenal dengan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi).

Bagi Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut (Kapuslitbanghub Laut) Harry Boediarto, TIK menjadi pedoman beroperasionalnya layanan transportasi dan logistik yang efektif, efisien, murah, dan integratif.

Menurut Harry, Permen 74/2015 menjadi awal terselenggaranya operasional atau layanan logistik di sebuah pelabuhan yang handal, lengkap dengan infrastruktur penunjang termasuk komunikasi multimedia yang menghilangkan hambatan dalam layanannya selama ini semisal input data, tracking, dan tracing.

“Perusahaannya sudah, tapi kalau dia bergeraknya di pelabuhan, komunikasinya apa sebagai logistik? Nah pemerintah harus menyiapkan yang namanya komunikasi 4 G. Karena ada teori untuk logistik, bahwa pelabuhan harus pakai komunikasi 4 G untuk memudahkan semua aktivitas logistik, tak hanya transportasi di pelabuhan,” kata
Harry Boediarto saat berbincang dengan beritatrans.com, kemarin.

Smart Port
Ia menyebut seluruh pelabuhan di dunia sudah menerapkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) sebagai perwujudan pelabuhan yang pintar atau smart port.

12

Prasarana atau infrastruktur TIK ini, lanjut Harry, memungkinkan terselenggaranya operasi layanan jasa transportasi dan logistik yang sangat tinggi dan efisien.

Disebutkannya, infrastruktur TIK memegang peranan penting dalam operasional pelabuhan yang membutuhkan kecepatan dan efisiensi.

Saat JPT dan pelabuhan menghadapi kompetisi usaha, sangat perlu mempromosikan kecepatan dan respon cepat atas kebutuhan konsumen yang akhirnya konsumen mendapat layanan yang jauh lebih baik.

Pemerintah, lanjut Harry, juga wajib menyediakan prasarana TIK karena dunia usaha menuntut produksi tinggi dengan tingkat keselamatan yang tinggi pula.

Jika terjadi kecelakaan dalam operasional transportasi dan logistik dikarenakan faktor pengelolaan yang tidak aman dan semua itu bisa diminimalisir dengan sarana TIK.

“Jadi Permen No.74 tahun 2015 yang mengatur tentang jasa pengurusan transportasi atau freight forwarder juga memuat keharusan menggunakan peralatan telekomunikasi. Perusahaannya sudah menerapkan, tapi saya tegaskan lagi kalau dia bergeraknya di pelabuhan, komunikasinya apa sebagai logistik?” ujar Harry.

Ia mengatakan Puslitbang Perhubungan Laut sudah memberikan paparan terutama untuk kalangan intern perhubungan bahwa operasional transportasi tak bisa lepas dari operasional logistik yang di dalamnya memuat keharusan kelengkapan TIK.

“Kita sudah penuhi prosedur teknologi dan informasinya, aplikasi sudah sangat bagus seperti EDI, RFID namun komunikasinya itu masih ketinggalan tidak menunjang, akibatnya apa?Praktik dilapangan banyak yang macet.”

Untuk layanan logistik, dikatakannya, masih high cost alias memakan biaya tinggi sehingga cenderung tidak efisien.

“Akibat prosedur tracking dan tracing nya tidak jalan, banyak truk muter-muter di pelabuhan cari muatan atau kapal antri untuk masuk, karena komunikasinya cuma di level 2G atau 3G. Coba kalau 4 G.. sangat lancar, efisien dan efektif. Multimedia menjadi tantangan untuk diterapkan dalam keseharian layanan logistik kita,” papar Harry.(fenty)

loading...