Angkasa Pura 2

INSA:10 Tahun Azas Cabotage, Kapal Nasional Tumbuh 132,8 Persen & Hemat Devisa Rp100 Triliun

DermagaSunday, 2 August 2015

JAKARTA (beritatrans.com) – Armada angkutan laut Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 132,80 persen atau sekitar 15 ribu unit dalam 10 tahun terakhir (2005-2015) dari sebelumnya  tercatat 6 ribu unit.

Tingginya angka pertumbuhan itu,menurut Ketua Umum Assosiasi Pemilik Kapal Niaga Nasional (Indonesia National Shipowners Association/INSA), Carmelita Hartoto, sesuai dengan amanat Inpres 5/2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional yang mengusung program Azas Cabotage.

Dalam program itu, dia mengemukakan pemerintah menetapkan seluruh komoditi nasional wajib diangkut oleh kapal merah putih yang diawaki warga negara Indonesia.

INSA menilai, besarnya armada nasional tersebut akan mempercepat keberhasilan program pemerintahan Jokowi-JK dalam mewujudkan tol laut dan berdampak positif kepada industri galangan kapal nasional. Pada akhirnya akan mendorong perekonomian nasional dan terbukanya lapangan kerja baru.

“Kapal tumbuh, galangan juga ikut berkembang, diikuti bertambahnya lapangan kerja. Logistik menjadi lacar, daya beli masyarakat pun ikut terdongkrak,” kata Carmelita, Minggu (2/8), dalam menyikapi 10 tahun azas cabotage.

Bos PT Andhika Lines itu menilai, keberadaan galangan sangat dibutuhkan untuk melakukan perawatan kapal. “Kita harus maju bersama-sama. Kalau pelayaran saja yang maju, nanti untuk perawatan kapal dimana? Kami kan juga butuh galangan untuk merawat kapal,” kata Carmelita.

Pengawalan progran azas cabotage ini, sekarang sudah dirasakan pelaku usaha, dimana komodiiti angkutan domestik antar pulau diprediksi terus tumbuh dan yang menikmati. angkutan itu ialah pelayaran nasional. Angka ini menunjukan kemampuan pelayarann Indonesia dalam menghadapi pasar bebas ASEAN akhir tahun ini.

Program azas cabotage ini juga telah menyelamatkan devisa negara yang jumlahnya sekitar Rp100 triliun per tahun. Angka itu akan terus tumbuh seiring meningkatnya  volume komoditi nasional saat ini.

Carmelita mengatakan, setelah sukses menguasai pasar pada angkutan domistik dengan kapal-kapal berbendera merah putih, pihaknya terus mendorong pelayaran nasional menggarap angkutan komoditi ekspor dan impor melalui program beyond cabotage.

Walau diakui, saat ini permintaan pasar global melemah akibat krisis ekonomi, namun dia optimis pasar itu akan kembali pulih. Ketika kondisi ekonomi dunia membaik, pelayaran nasional sudah sangat siap dengan armadanya.

“Kita telah menguiasai pasar domestik, kita juga harus berani mengambil pasar angkutan komoditas ekspor. Saya optimis perekonomian global segera pulih,” kata Carmelita.

INSENTIF PAJAK
Menyusul tumbuhnya armada angkutan laut nasional, INSA dalam satu tahun terakhir ini terus berjuang meyakinkan pemerintah soal keringanan pajak pertambahan nilai (PPN) yang selama ini menjadi beban pemilik kapal.

Insentif pajak tersebut diperlukan untuk mewujudkan industri maritm nasional yang sekarang ini sedang diusung pemerintahan Jokowi-JK. INSA optimis, dengan dikabulkannya usulan tersebut akan semakin menguatkan kemnampuan pelayaran nasional dalam berkompetisi dengan pasar global.

Tercatat ada empat item usulan kelonggaran pajak yang disampaikan assosiasi pemilik kapal niaga nasional tersebut. Yaitu, PPN terhadap pembelian BBM kapal untuk pelayaran domestik, PPN atas bongkar muat barang pada jalur perdagangan internasional, PPN bagi kru kapal, dan PPN atas penjualan kapal milik kurang dari lima tahun.

Kendati disadari, pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara, namun pemerintah juga harus memperhatikan industri pelayaran sebagai pendorong perekonomian. “Kami mendukung program pemerintah, kami juga dukung pajak yang menjadi salah satu sumber pendapatan negara, tapi pemerintah juga harus melihat pelayaran sebagai sebuah industri,”jelas Carmelita.

Kelonggaran pajak seperti yang diusulkan itu, setidaknya mampu mengurangi beban pelaku usaha pelayaran yang sekarang ini sedang menghadapi lesuhnyaa pasar global. “Pelayaran adalah gidup kami, apapun yanbg terjadi, demi membela merah putih kami akan terus bertahan,” jelasnya.

Pada sisi lain, Carmelita juga berharap pemerintah merealisasikan permintaan pengusaha galangan kapal soal insentif pajak. Yaitu restitusi PPN, Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) untuk impor komponen yang bersinggungan dengan industri lain. Pembebasan bea masuk (BM) impor komponen, dan, pengurangan pajak (tax allowance).

Empat insentif yang telah dijanjikan Menko Maritim Indroyono Soesilo itu
itu diharapkan dapat memacu perkembangan industri galangan kapal di luar Batam. Industri galangan kapal di Batam tetap memperoleh fasilitas insentif sesuai aturan free trade zone (FEZ).

“Agar kita sama-sama maju dan berkembang untuk kepentingan industri maritim nasional,”jelasnya. (anky).