Angkasa Pura 2

Direktur KPLP: Profesionalitas dan Kapabilitas PPNS Hubla Penting Ditingkatkan

DermagaSelasa, 4 Agustus 2015
IMG_20150804_115645

JAKARTA (beritatrans.com) – Modus pelanggaran hukum di laut semakin canggih dan beragam. Dengan demikian, profesionalitas dan kapabilitas para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perhubungan Laut (Hubla) sangat penting untuk di tingkatkan. Bahkan bukan hanya profesionalitas saja yang harus di tingkatkan melainkan jumlah PPNS perlu juga ditambah.

“Atas dasar itulah kami menyelenggarakan pelatihan kepada PPNS,” kata Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (Dir KPLP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan, Laksamana Pratama TNI Pranyoto, S.Pi, MAP kepada beritatrans.com di Jakarta Selasa (3/8/2015).

Menurut Pranyoto, peningkatan profesionalitas dan kapabilitas PPNS Perhubungan Laut juga bagian dari upaya mewujudkan program Nawa Cita Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Salah satu dari sembilan program prioritas Nawa Cita adalah mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

“Ditjen Hubla, khususnya Direktorat KPLP tentunya memiliki kewajiban untuk menjadi bagian dalam upaya mewujudkan cita-cita pemerintah, terutama dari sisi keselamatan dan keamanan pelayaran, terutama yang terkait dengan penegakkan hukum maritim sesuai dengan UU Pelayaran,” kata Pranyoto.

    IMG_20150804_113844_edit

    Kasubdit PPNS Revolindo T mengatakan, jumlah pelabuhan di seluruh Indonesia mencapai 1.241. Sementara jumlah PPNS yang dimiliki oleh Perhubungan Laut baru sekitar 386 orang. Padahal idealnya dengan jumlah pelabuhan yang mencapai ribuan itu, PPNS yang harus dimiliki paling tidak sekitar 3.000 orang.

    “Jadi pelatihan yang akan dilakukan mulai Rabu besok itu selain meningkatkan porfesionalitas dan kapabilitas, juga sebagai upaya menambah jumlah PPNS yang kita butuhkan,” kata Revo.

    Menurutnya jumlah peserta PPNS yang akan mengikuti pelatihan sebanyak 75 orang. Pelaksanaannya dibagi menjadi tiga angkatan. Angkatan pertama untuk tingkat manajerial yang akan diikuti oleh 30 orang. Angkatan kedua terdiri dari 45 orang untuk pejabat eselon dan komandan kapal patroli.

    “Kami bekerja sama dengan Pusdik Bareskrim Polri dan Kementerian Hukum dan HAM. Tempat pelaksanaannya juga dilakukan di Pusdik Reskrim Polri,” tuturnya. (aliy)

loading...