Angkasa Pura 2

Kepala Balitbanghub: Kasus Dwelling Time, Waktu Yang Tepat Mengukur Kinerja Transportasi

LitbangRabu, 5 Agustus 2015
Elly Sinaga

JAKARTA (beritatrans.com) — Praktik suap perizinan bongkar muat peti kemas atau dwelling time di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, bukanlah hal baru.

Sejauh ini banyak pihak terlibat, namun belum terungkap meski 18 instasi pemerintah terlibat dalam kegiatan tersebut hingga aparat kepolisian menetapkan tersangka pejabat Kementerian Perdagangan yang terlibat dalam praktik korupsi itu.

Menurut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Perhubungan Kementerian Perhubungan DR. Elly Adriani Sinaga, MSc, apa yang terjadi pada dwelling time bukan hanya tanggungjawab satu instansi tapi 18 instansi.

Bagi Kementerian Perhubungan, kata Elly, apa yang sudah terungkap belum lama ini dalam kasus dwelling time memberikan kesempatan pada Kementerian Perhubungan untuk mengajak 18 instansi yang terlibat lebih memperhatikan kinerja layanan jasa.

“Karena pelayanan yang diberikan itu seharusnya menjadi tolak ukur kita. Nah kinerja kita jadi terukur begitu ada kasus ini. Untuk Kementerian Perhubungan sendiri saat ini tak tak bisa berbuat apa apa, selain mengajak 18 instansi yang terlibat bagaimana bisa membenahi kinerja kita dan kinerja transportasi. Dwelling time sebenarnya kan yang diukur kinerja transportasi,” kata Elly menjawab beritatrans.com, kemarin.

Ia menegaskan Kementerian Perhubungan tidak menjadi pihak utama yang berperan dan bertanggungjawab dalam aktivitas`dwelling time, selain operator pelabuhan ada Kementerian Perdagangan dan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan.

“Yang main di dalam dwelling time itu bukan perhubungan, makanya agak susah ketika kasus ini terjadi. Karenanya, ke 18 instansi ini harus aktif, kerja dalam layanan ini. Sistem sudah ada sebenarnya, tapi gak jalan,” ujar Elly. (fenty)

loading...