JAKARTA (beritatrans.com) - Pengamat energi Marwan Batubara meminta Pemerintah lebih transparan soal perhitungan dan penetapan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi. PT Pertamina juga tak bisa mengklaim pihaknya rugi sampai triliunan rupiah, tanpa bisa menyampaikan data-datanya secara rinci."Perlu ada transparansi yang menyeluruh soal harga BBM subsidi di Indonesia. Berapa sebenarnya biaya pokok produksi BBM, berapa biaya transportasi dari Depo Pertamina ke SPBU dan agen. Selama semua ini tidak dibuka, maka akan tetap memicu keresahan di masyarakat," kata Marwan Diskusi Publik Dengan Topik "Membongkar Misteri Penentuan Harga BBM, di Hotel Alia, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2015).Menurutnya, kenaikan harga BBM subsidi juga harus disertai dengan sosialisasi dan penjelasan yang cukup. Selama ini, kebijakan kenaikan atau penurunan harga BBM subsidi lebih banyak bernuansa politis. "Kebijakan seperti ini yang tidak boleh, karena ada uang rakyat melalui APBN disana. Semua harus bisa dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar," pinta mantan anggota DPD DKI Jakarta itu.Pernyataan serupa juga disampaikan Direktur Eksekutif Puskepi, Sofyano Zakaria. "Pemerintah dan Pertamina harus tegas dan jelas menyampaikan rincian harga BBM kepada rakyat. Meski porsi subsidi BBM di APBN makin berkurang, tapi soal transparansi harus jelas," kata dia.Selama ini, Pemerintah dan juga Pertamina tak pernah jelas menyampaikan harga pokok produksi BBM di dalam negeri. Oleh karena itu, saat harga minyak dunia turun harga BBM di SPBU tetap. Jelas masalah ini memicu tanda tanya besar di masyarakat. "Bagaimana perhitungan harga BBM subsidi ini? Kan ada uang rakyat melalui APBN disana, jadi harus jelas semua," jelas Sofyano.Yang perlu dipertegas lagi menurut Puskepi, berapa sebenarnya biaya transportasi BBM dari Depo Pertamina ke agen dan SPBU? Kalau dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia bahkan Arab Saudi bedanya berapa besar? "Semua itu harus bisa dijelskan oleh Pemerintah dan Pertamina," tuntut Sofyano.Sementara, Deputy Direktur Pemasaran dan Niaga pertamina Muhammad Iskandar mengatakan, kalau mau jujur harga pokok BBM di Indoensia itu sudah jelas, Khususnya BBM subsidi, semua ditetapkan bersama Pemerintah dan DPR serta Pertamina diajak juga. "Dalam pembahasan di DPR, semua terbuka dan masyarakat bisa tahu semua itu," katanya saat dikonfirmasi beritatrans.com."Saat ini, harga Premium di Malaysia sekitar Rp7.800 per liter. Sementara, harga Premium di Indonesia masih Rp7.400 per liter. Saat ini BBM Premium sudah tidak disubsidi, tapi harga ditetapkan Pemerintah yaitu Rp7.400 per liter," kilah Iskandar.Kalau soal biaya transportasi BBM di Idonesia, menurut Iskandar, sangat beragam. Apalagi untuk daerah terpencil, perbatsaan dan daerah terluar. Di Papua, BBM diangkut dengan pesawat terbang. Kondisi geografis Indonesia yang negara kepulauan, jelas butuh moda transportasi yang beragam."Inilah yang paling unik dan kompleks dengan BBM di Indonesia. Biaya angkutan bisa sangat bervariasi, karena lokasi serta moda transportasi BBM berbeda-beda tiap daerah. Tapi, kalau sampai SBPU atau agen, Pertamina masih bisa kontrol. Di luar itu yang tidak bisa dan harga eceran tertinggi (HET) BBM ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing," jelas Iskandar.Dia menambahkan, Pertamina menjual BBM dengan alpha atau keutungan yang ditetapkan Pemeritah. Demikian juga di Malaysia ada alpha. "Yang membedakan Indonesia dengan Malaysia, adalah disana tak dikanakan pajak BBM alias free. Sedang Indonesia akan pajak BBM selain PPN sebesar 10%. Selain itu, kondisi geografis Indonesia lebih luas, sulit dan terpencil," tegas Iskandar.(helmi)