Angkasa Pura 2

Temuan Hasil Audit Triwulan II Kemenhub Menurun

Another NewsRabu, 12 Agustus 2015
Barata

JAKARTA (beritatrans.com) – Ikhtisar Hasil Audit Triwulan II (IHAT II) Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2015 mengalami penurunan temuan dibanding dengah IHAT I Tahun 2015 lalu. Temuan di IHAT II terdiri atas 538 temuan yang berasal dari 82 laporan hasil audit. Sedangkan IHAT I ada 678 temuan dari 124 laporan hasil audit.

Penyampaian IHAT II dilakukan oleh Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis di kantor BPK, Jakarta, Selasa (11/8/2015). Hadir pada kesempatan itu Inspektur Jenderal Kemenhub Cris Kuntadi, Anggota I BPK Agung Firman Sampurna beserta jajaran pejabat Kemenhub dan BPK.

Keterangan tertulis dari Pusat Komunikasi (Puskom) Publik Secara yang diterima beritatrans.com di Jakarta, Selasa (11/8/2015) menyebutkan, 538 temuan pada IHAT II terdiri dari: Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan (211); Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (244); Temuan Ekonomis, Efektif, dan Efisien (83).

Sementara, berdasarkan Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit oleh Inspektorat Jenderal Kemenhub sampai dengan Triwulan II 2015, terdapat temuan sebanyak 40.876 temuan yang telah selesai ditindaklanjuti dengan status sebagai berikut: Tindak Lanjut Tuntas (TLT), sebanyak 32.111 temuan (79,54%); Tindak Lanjut Proses (TLP), sebanyak 5.018 temuan (12,43%); Belum Ditindaklanjuti (BTL), sebanyak 3.241 temuan (8,03%); Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah (TDTL), sebanyak 1 temuan.

Hasil tindak lanjut yang dilakukan oleh Itjen Kemenhub pada triwulan ke II tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan I dengan jumlah temuan sebanyak 40.371 temuan yang telah ditindaklanjuti dengan status sebagai berikut : TLT sebanyak 32.111 temuan (79,54%), TLP sebanyak 5.018 temuan (12,43%), BTL sebanyak 3.241 temuan (8,03%) dan TDTL sebanyak 1 temuan.

“Pengawasan intern pemerintahan merupakan unsur penting untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance,” kata Kepala Puskom Publik JA Barata. (aliy)

loading...