Angkasa Pura 2

CORE Indonesia: Sistem BPJS Kesehatan Perlu Disempurnakan

Another NewsSelasa, 18 Agustus 2015
Ali akbar core

JAKARTA (beritatrans.com) – Sejak berlaku pada awal 2014,  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan banyak menuai perdebatan. Polemik yang terakhir mengemuka adalah terkait hasil ijtima Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Indonesia di Tegal, Jawa Tengah, pada Juni 2015.

Polemik ini berasal dari penggalan penafsiran atas hasil ijtima Komisi Fatwa MUI se-Indonesia yang disebut-sebut mengharamkan BPJS. “Padahal, hasil ijtima yang belum disahkan secara resmi tersebut hanya menyebut bahwa sebagian dari akad-akad yang digunakan dalam pengelolaan BPJS, tidak sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung unsur penipuan, perjudian, dan riba,” Direktur Eksekutif CORE Indonesia Ali Akbar Susamto dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (18/8/2015).

Menurutnya, MUI se-Indonesia justeru menyambut baik diterbitkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang diakui telah meningkatkan askes masyarakat terhadap layanan kesehatan dan keputusan ijtima yang dibuat lebih didasarkan kepada semangat penyempurnaan BPJS kesehatan yang telah ada.

Hasil ijtima Komisi Fatwa MUI se-Indonesia, lanjut Ali Akbar, pantas diapresiasi sebagai salah satu bentuk aspirasi masyarakat. Terlebih secara faktual, sistem perundang-undangan Indonesia telah mengakui secara formal praktik-praktik ekonomi dan keuangan yang didasarkan pada prinsip syariah.

Menurutnya, langkah cepat pengelola BPJS Kesehatan yang melakukan pertemuan dengan MUI bersama Kementerian Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan Otoritas Jasa Keuangan juga patut mendapat apresiasi

Ali menambahkan, CORE Indonesia ingin mengingatkan bahwa sebenarnya kelemahan-kelemahan dalam implementasi BPJS Kesehatan bukan hanya semata-mata terkait dengan proses akad, namun juga terkait dengan berbagai persoalan teknis dan non teknis

“CORE Indonesia memandang masalah ini dan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Indonesia   dapat dilihat lebih lengkap sekaligus membantu rakyat kecil,” tegas Ali. Akbar.(helmi)

loading...