Angkasa Pura 2

Kemenhub: Perlu Aturan Khusus Bagi Pilot Di Daerah Ekstrim Seperti Papua

Kokpit SDMKamis, 20 Agustus 2015
Novie Riyanto

JAKARTA (beritatrans.com) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memandang perlu adanya aturan penerbangan di daerah-daerah yang memiliki karakteristik alam yang ekstrim seperti di Papua. Kebijakan itu terinspirasi dari berbagai kasus kecelakaan pesawat terbang di Papua termasuk pesawat Trigana Air yang membawa 49 penumpang kemarin.

Rencana pembuatan prosedur khusus penerbangan itu pun terlontar dari Kementerian yang dipimpin Menteri Ignasius Jonan itu. “Akan ada prosedur khusus untuk terbang di Papua,” ujar Direktur Navigasi Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Novie Riyanto di Jakarta, Rabu (19/8/2015).

Dia menjelaskan, aturan khusus itu nantinya akan mengatur secara rinci syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh maskapai untuk melakukan penerbangan di Papua. Aturan tersebut meliputi aturan khusus untuk pesawat, pilot, dan infrastruktur navigasi di setiap bandara di Papua.

Pertama pada pesawat. Perbaikan instrumen penerbangan di dalam kokpit harus lebih modern sehingga pilot mampu secara cepat mendapatkan informasi yang tepat terkait penerbangan termasuk kondisi pesawat, cuaca, navigasi, hingga kontur alam yang ada disekitar rute penerbangan.

Diharapkan, semua instrumen pengembangan itu yang bisa ditampilkan dalam satu layar yang terkomputerisasi di dalam kokpit.

Dari sisi sumberdaya manusia, aturan khusus tersebut nantinya mewajibkan pilot yang akan menerbangkan pesawat memiliki pengalaman terbang yang cukup di Papua. Bahkan, nantinya tak sembarang pilot yang bisa menerbangkan pesawat di Papua karena harus memiliki semacam sertifikat khusus.

Sementara itu disisi bandara, perbaikan alat navigasi penerbangan juga akan diatur dalam aturan khusus itu. Menurut Kemenhub, alat navigasi penerbangan disetiap bandara harus terhubung dengan alat navigasi di 54 bandara yang ada di Papua.

Dia berharap, aturan tersebut bisa rampung tahun ini sehingga implementasinya bisa segara dilaksanakan. Tujuannya satu, penerbangan di Papua bisa lebih baik dari aspek pelayanan dan keselamatan kepada masyarakat.(helmi/aliy)