Angkasa Pura 2

Pakar: Moda Ojek Tidak Diatur Dalam UU LLAJ

KoridorKamis, 20 Agustus 2015
Pangkalan Ojek

JAKARTA (beritatrans.com) – UU No.22/2009 tentang Lalu Lintas danAngutan Jalan (LLAJ) tidak mengatur soal ojek atau angkutan umum dengan sepeda motor. Pada transportasi roda dua itu sangat banyak dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat termasuk di kota besar seperti Jakarta.

“Ojek itu baru muncul sebagai angkutan umum paratransit karena beragam faktoal, moda, seperti krisis ekonomi 1998. Kemudian ditambah tidak ada layanan transportasi umum yang baik termasuk di Kota Jakarta,” kata Kepala Lab Transportasi Unika Soegijoranoto Djoko Setijowarno, ST, MT kepada beritatrans.com di Jakarta, Kamis (20/8/2015).

Itulah sebabnya, kata dia, mengapa moda angkutan ojek tidak dikategorikan transportasi publik. Belum ada aturan yang mengatur keberadaan ojek dalam UU LLAJ sebagai regulasi yang baru di bidang transportasi darat di Tanah Air.

Ketua MTI Jawa Tenah itu mengusulkan, untuk mengembangkan moda angkutan bajaj baik di pedesaan maun lingkungan perumahan. “Bajaj yang berbahan bakar gas (BBG) lebih ramah lingkungan, tidak kehujanan dan kepanasan,” kata Djoka.

Bagi kelompok masyarakat tertentu, yang lebih mengedepankan aturan syariat, juga cocok menggunakan moda transportasi bajaj ini. “Penumpang yang bukan muhrimnya juga tidak masalah diangkut, karena antara penumpang dengan pengemudi atau tukang ojeknya tidak duduk berdekatan,” tegas Djoko.(helmi)

loading...