Angkasa Pura 2

Sekjen: Optimalkan Sertifikasi Aset Tanah Kemenhub Rp60,8 Triliun

Bandara Dermaga Emplasemen KoridorKamis, 20 Agustus 2015
seminar biro keuangan

LOMBOK (beritatrans.com) – Implementasi kebijakan sertifikasi tanah pada Kementerian Perhubungan saat ini masih belum dilaksanakan secara optimal, dikarenakan masih terdapat hambatan terkait dengan aspek administrasi, aspek fisik, dan aspek hukum.

Fakta itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Sugihardjo mengemukakan mendorong perlunya dilakukan penatausahaan secara bertahap (gradual) guna mewujudkan tertib administrasi dalam sertifikasi tanah milik pemerintah c.q Kementerian Perhubungan sejalan dengan amanah undang-undang di bidang transportasi.

Pernyataan tertulis Sekjen tersebut epala Biro Keuangan dan Perlengkapan Kemenhub, Nelson Barus disampaikan saat pembukaan seminar bertema Pensertifikatan Tanah di Lingkungan Kementerian Perhubungan, di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Acara ini digelar Biro Keuangan dan Perlengkapan Kemenhub.

Seminar dihadiri pembicara dari Direktorat PengelolaanKekayaan Negara, Kementerian Keuangan, Direktorat Barang Milik Negara, Kementerian Keuangan, Direktorat Pembinaan Pengadaandan Penetapan Tanah Pemerintah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Inspektorat Jenderal Kemenhub.

Guna mewujudkan tertib administrasi sertifikasi tanah Kemenhub, dia mengemukakan tentunya diperlukan adanya persepsi yang sama dalam menyikapi kebijakan dibidang pertanahan oleh para pimpinan pengambil kebijakan dengan melakukan upaya nyata (konkret) dan masif baik dalam tataran operasional maupun dalam tataran kebijakan untuk mencari solusi dalam rangka percepatan pensertifikatan tanah milik pemerintah c.q Kementerian Perhubungan.

Berdasarkan laporan SIMAK-BMN Audited tahun 2014 tercatat aset tanah yang dimiliki Kementerian Perhubungan adalah sebesar 309.050.731 m² atau sebesar Rp.60.812.300.827.487 (Rp60, 8 triliun).

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat beberapa temuan dari auditor internal dan eksternal, antara lain:
1. Tanah Kementerian Perhubungan dikuasai oleh pihak lain;
2. Tanah Kementerian Perhubungan belum disertifikat;
3. Dokumen kepemilikan hilang dan tidak diketemukan;
4. Sengketa tanah;

Demikian juga hasil pemeriksaan BPK bahwa pencatatan aset tanah belum tertib dan DPR khususnya komisi V pernah membahas tentang penataan aset di Kementerian Perhubungan menjadi catatan.

PERATURAN MENTERI
Dalam upaya penertiban permasalahan tanah tersebut, Menteri Perhubungan telah menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang mengatur wewenang dan tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang dalam rangka melakukan pemantauan dan penertiban BMN yang ada pada Kuasa Pengguna Barang lingkungannya, meliputi:
1. Memastikan BMN berupa tanah yang telah bersertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia C.q Kementerian Perhubungan;
2. Memastikan BMN tidak dikuasai oleh pihak lain; dan
3. Memastikan BMN tidak dalam rangka sengketa.

Dengan adanya upaya-upaya semua pihak, Saya berharap agar tanah-tanah di lingkungan Kementerian Perhubungan dapat disertifikatkan secara bertahap dan dapat diselesaikan pada tahun 2018.

Sekjen meminta agar Pemantauan dan Penertiban aset BMN tanah tersebut dilakukan secara periodik, dua kali dalam satu tahun oleh Kuasa Pengguna Barang dan melaporkannya secara berjenjang kepada Pengguna Barang dan Pengelola Barang (Kementerian Keuangan).

Dalam acara seminar, yang digelar pada 11 – 14 Agustus 2015 itu, Sekjen mengharapkan semua peserta yang hadir dapat memberikan kontribusi dan masukan daam upaya percepatan proses pensertifikatan tanah yang benar serta memperoleh manfaat yang optimal dari kegiatan tersebut.

seminar biro keuangan3

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Sementara itu, Ketua Panitia Seminar, yang diwakili Kepala Bagian Perlengkapan M. Albahori, S.Sos, MIkom, mengemukakan seminar Pensertifikatan tanah di Kementerian Perhubungan merupakan salah satu kegiatan pembinaan barang milik negara terkait kebijakan pengawasan dan pengendalian BMN di lingkungan Kementerian Perhubungan berdasarkan Permenhub Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN.

Kedua, tujuan diselenggarakan acara seminar ini sebagai media forum komunikasi dan diskusi, untuk memperoleh gambaran terkait permasalahan tanah dan factor penghambat dalam sertifikasi tanah ditinjau dari beberapa aspek kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan tanah.

Ketiga, untuk efektifnya apa yang menjadi tujuan seminar ini, kami menghadirkan pembicara yang kompeten dan relevan dengan topic bahasan dari wakil kementerian, dan lembaga non kementerian terkait antara lain dari Ditjen Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta pembicara dari internal.

Keempat,manfaat kegiatan seminar ini diharapkan agar para unit kerja/UPT terkait dapat mendorong optimalisasi pemanfaatan BMN berupa tanah serta secara masiv melakukan sertifikasi tanah sesuai dengan amanah pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2015 tentang Pengelolaan BMN dan Undang-undang dibidang transportasi.

Kelima, dapat kami laporkan kepada Bapak Sekretaris Jenderal bahwa peserta yang hadir dalam acara ini berdasarkan absensi 127 peserta dari 81 UPT dari 100 UPT yang diundang. Kurang lebih 81 % dan ada beberapa UPT yang tidak hadir dan tidak memberikan konfirmasi. (awe).

loading...