Angkasa Pura 2

Bobby: Dari 2.739 Perusahaan Pelayaran, Baru 534 Lolos Verifikasi

DermagaMinggu, 23 Agustus 2015
tmp_22971-IMG_20150823_105639-1091373549

JAKARTA (beritatrans.com) – Kementerian Perhubungan memvalidasi data perusahaan pelayaran pemegang Surat Izin Usaha Angkutan Laut (Siupal) dan Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (Siopsus). Sejauh ini, 534 Siupal dan 36 Siopsus sudah divalidasi.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut Capt. Bobby R Mamahit mengemukakan bila berdasarkan dari hasil validasi memang baru sekitar 25 persen saja yang lolos verifikasi. Dari 2.739 Siupal baru 534 selesai divalidasi, selain itu dari 442 Siopsus, baru 36 diverifikasi.

Kepada beritatrans.com dan Tabloid Berita Trans, Minggu (23/8/2015), Dirjen menuturkan validasi data tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Angkutan di Perairan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013, dalam pasal 69 butir (6), dirjen menjelaskan pelaksanaan evaluasi pemegang Surat Izin Usaha Angkutan Laut (Siupal) dan Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (Siopsus) dilakukan setiap 2 tahun sekali dan dilaksanakan secara serentak.

“Validasi atau verifikasi ini untuk mengevaluasi data administrasi dan teknis. Dari validasi ini antara lain dapat diketahui apakah perusahaan pelayaran masih aktif atau tidak, dan masih memenuhi persyaratan atau tidak,” jelasnya.

Validasi tersebut, dirjen mengutarakan sudah diberitahukan melalui surat edaran kepada setiap penyelenggara pelabuhan/Unit Pelaksana Teknis dan meminta agar mendata ulang serta memberitahukan kepada pemegang SIUPAL dan SIOPSUS untuk melaporkan data administrasi dan teknis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut.

Apabila hasil evaluasi terdapat ketidaksesuaian maka perusahaan pemegang SIUPAL dan SIOPSUS akan dilakukan penerbitan dan dikenakan sanksi administrasi sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 dalam Pasal 114 dan pasal 115.

Evaluasi data administrasi itu, dia mengutarakan antara lain maksud dan tujuan, susunan direksi, domisili, dan NPWP perusahaan, data perusahaan dan armadanya (spesifikasi kapal milik terakhir).

Selain itu, modal dasar perusahaan, peralihan kepemilikan saham asing, laporan tahunan, laporan menyediakan fasilitas akomodasi untuk taruna/calon perwira yang akan melaksanakan praktik berlayar bagi kapal yang berukuran GT 750 ke atas. (awe).