JAKARTA (beritatrans.com) - Kapolri Jenderal Badroeddin Haiti perlu menjelaskan secara transparan mengenai bantuan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diduga berasal dari APBD DKI Jakarta kepada jajaran kepolisian. Indonesia Police Watch (IPW) mendesak agar Polri segera mengembalikan bantuan dana yang diduga dari APBD itu, untuk kemudian bisa diserahkan ke Pemprov DKI Jakarta untuk diteruskan kepada warga Kampung Pulo yang digusur tanpa dibayar ganti rugi bangunannya oleh Pemprov DKI Jakarta itu. Sementara, institusi Polri sebagai aparat Negara justru menerima hibah dari APBD Jakarta melalui Gubenur Ahok untuk mengamankan proses penggusuran tersebut. IPW menilai, warga Kampung Pulo lebih menderita dari pada jajaran Polri yang menerima bantuan dana dari Ahok tersebut, kata Ketua Presidium IPW Neta Pane di Jakarta, Minggu (23/8/2015). Menurut dia, warga Kampung Pulo lebih memerlukan dana bantuan dari pada Polri yang memang sudah mendapat anggaran dana yang cukup besar dari negara. Terutama warga yang menolak pindah ke Rusunawa, yang seharusnya bangunannya diganti rugi agar bisa menyewa rumah ditempat lain. Sementara warga yang pindah ke rusunawa juga memerlukan dana untuk membayar uang sewa setiap bulannya, jelas IPW. Dana hibah diberikan untuk pembelian fasilitas dan perlengkapan dalam mengamankan Jakarta, khususnya ketika terjadi huru-hara. Aneh juga, menurut Neta, jika Ahok sudah mengantisipasi akan terjadinya huru hara di Jakarta, sementara Polri selalu mengatakan Jakarta akan selalu aman. IPW berharap masing-masing institusi bersikap transparan dalam memaparkan penerimaan dana dari Ahok ini dan kemudian mengembalikannya kepada Ahok. Sangat ironis, jika ada warga yang digusur Ahok tanpa ganti rugi, sementara Polri menerima dana hibah begitu besar dari Ahok. Jika hal ini yang terjadi, masihkah Polri punya kebanggaan dengan slogannya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, tanya IPW. IPW juga berharap jajaran kepolisian bisa bersikap netral dan profesional dalam menyikapi hubungan Ahok dengan warga Jakarta, khususnya Kampung Pulo, meski Polri sudah menerima bantuan dana dari Ahok. Untuk menghindari tudingan negatif, sebaiknya Polri segera mengembalikan dana bantuan itu ke Ahok dan menyarankan Ahok agar dana itu diserahkan kepada warga Kampung Pulo, tegas Neta.(helmi)