Angkasa Pura 2

Pemerintah Harus Membangun Infrastruktur Transportasi Untuk Kaum Disabilitas

KoridorSelasa, 25 Agustus 2015
pejalan kaki

JAKARTA (beritatrans.com) – Pemerintah Indonesia termasuk Pemerintah Daerah (Pemda) harus membangun infrastruktur termasuk di sektor transportasi yang baik dan ramah konsumen, termasuk kaum disabilitas atau berkebutuhan khusus. Mereka harus dipastikan bisa terlayani dan ikut menikmati pelayanan Pemerintah dan negara dengan baik.

“ Berdasar data WHO tahun 2012, di Indonesia terdapat 15% penyandang disabilitas. Dengan demikian, populasinya mencapai 36.841.956 dari 245 juta jiwa penduduk Indonesia,” kata Kepala Lab Transportasi Unika Soegijopranotor Semarang Djoko Setijowarno, ST, MT kepada beritatrans.com di Jakarta, Selasa (25/8/2015).

Dikatakan, dalam UU 22/2009 tentang LLAJ, lanjut dia, Pemerintah, Pemda dan perusahaan angkutan umum wajib memberikan perlakuan khusus bidang LLAJ kepada disabilitas, lanjut usia (lansia), anak-anak, wanita hamil dan orang sakit.

“Perlakuan khusus meliputi aksesibilitas, prioritas pelayanan dan fasilitas pelayanan. Secara berkelompok, masyarakat dapat mengajukan gugatan kepada Pemerintah atau Pemda mengenai pemenuhan perlakuan khusus itu,” kata Djoko lagi.

Yang dimaksud dengan perlakuan khusus itu adalah pemberian kemudahan sarana dan prasarana fisik dan non fisik yang bersifat umum serta informasi yang diperlukan bagi disabilitas, lansia, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit untuk memperoleh kesetaraan kesempatan.

Banyak kepala daerah di Indonesia jarang sekali bahkan tidak punya perhatian atau kepedulian terhadap hal ini,” kritik Djoko.

Dia menambahkan, pasal 25 (ayat g) UU 22/2009 menyebutkan setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa fasilitas untuk peseda, pejalan kaki dan penyandang cacat. “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan,” kilah Djoko.

Menurut dia, ada Pemda yang membuat jalur khusus untuk tuna netra di trotoar. Namun tidak sesuai spesifikasi teknis, sehingga tidak dapat digunakan, karena membahayakan.

“Dituntut kepala daerah yang peduli terhadap disabilitas. Terlebih sekarang sudah dibahas RUU Disabilitas,” tegas Djoko.(helmi)