Angkasa Pura 2

Termasuk BUMN Transportasi

Siapkan Dana Rp10 Triliun, Pemerintah Segera Buyback Saham BUMN

Dermaga KoridorSelasa, 25 Agustus 2015
Rini BUMN

BOGOR (beritatrans.com) – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp10 triliun untuk merealisasikan operasi pasar saham ini. Ia tidak menyebutkan dari mana anggaran untuk buyback itu disiapkan. Termasuk di dalamnya beberapa BUMN sektor transportasi atau infrastruktur yang sudah listing di pasar modal Indonesia.

Kebijakan Pemerintah itu dilakukan untuk mengintervensi pasar saham yang tengah anjlok. Caranya ialah dengan melakukan pembelian kembali saham-saham pelat merah yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Yang jelas, ada 13 perusahaan BUMN yang saat ini sudah go public yang sahamnya akan dibeli kembali. “Rencananya baru kita lakukan besok (Selasa)” ujar Rini, Senin (24/8/2015), di Istana Bogor.

Data yang dihimun pers, beberapa BUMN yang sudah listing di pasar modal antara lain PT Garuda Indonesia, Tbk, PT Jasa Marga, Tbk. Selain itu dan beberapa BUMN atau anak perusahaan BUMN yang juga sudah diprivatisasi seperti PT Jakarta International Container Terminal (JICT) anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II.

Seperti dikutip kompas.com, Rini dalam proses memastikan BUMN mana yang mendapat prioritas untuk buyback. Indikator yang akan dipergunakan adalah seberapa besar saham suatu BUMN turun. Yang paling besar penurunannya akan menjadi prioritas untuk dilakukan buyback.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo hari ini mengumpulkan sejumlah pengusaha yang perusahaannya terdaftar di BEI, termasuk juga pimpinan BUMN di Istana Bogor. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk meyakinkan para investor dan pengusaha bahwa pemerintah bakal mengambil kebijakan menghadapi kondisi terkini.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan, melalui pertemuan itu, Presiden Jokowi ingin pengusaha tetap “percaya diri” meskipun kondisi ekonomi sedang buruk. Namun, pemerintah juga meminta pengusaha untuk ikut bergerak membantu pemerintah dengan tetap mendorong produktivitasnya.

Terkait pertemuan tersebut, pengusaha menanggapinya dengan beragam. Ada yang menanggapi secara positif, ada juga yang menilai pertemuan tidak efektif.

Salah satunya pemilik MNC Group, Harry Tanoesoedibjo, yang mengatakan tidak ada solusi konkret dari pertemuan tersebut. Pengusaha sebetulnya menunggu aksi dari pemerintah berupa realisasi belanja negara.(hel/kompas)