JAKARTA (beritatrans.com) - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah merencanakan anggaran pembangunan gedung senilai Rp2,7 triliun secara multiyear atau tahun jamak. Dalam RAPBN, rencananya akan dimasukkan Rp700 Miliar. Pertanyaannya, dari alokasi APBN, dana pembangunan sebenarnya diambil dari mana? Hasil kajian Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menemukan, dugaannya pembiayaan gedung akan diambil dari dana optimalisasi setiap tahun. Padahal dana ini seharusnya diperuntukkan untuk cadangan resiko fiskal, kata Sekjen Fitra Yenny Sucipto di Jakarta, Rabu (26/8/2015).Jika dana ini diambil maka, lanjut dia, berdampak pada daerah khususnya terhambatnya peningkatan kesejahteraan rakyat di pelosok. Rakyat menjadi tetap miskin. Jadi ini bukti politik anggaran DPR sungguh menyakiti rakyat. Dikatakan, Fitra ada sejumlah kejanggalan terkain proek monumental di DPR itu. Pertama, bahwa alokasi dana sebesae Rp2,7 triliun tidak sesuai dengan perencanaan dan pembahasan yang transparan. Hingga saat ini belum jelas Rp2,7 triliun itu untuk pembiayaan apa saja. Potensi markup pembangunan tujuh proyek gedung DPR ini di prediksi sangat tinggi, sebut Yenny.Kedua, papar dia, di saat ekonomi nasional sedang lemah. Maka tidak layak sebenarnya DPR ngotot mengambil alokasi Rp2,7 triliun dari APBN. Semual ini semakin menambah Defisit Negara kita yang mencapai Rp278 triliun. Dari pda untuk membangun tujuh proyek lebih baik untuk meminimalisir defisit negara dan mengurangi utang luar negeri disaat rupiah melemah dan dolar AS naik tinggi.Ketiga, ruang fiskal APBN kita sempit sehingga belanja publik kecil. Tidak layak jika DPR menutup mata dan membiarkan masyarakat tidak menikmati jaminan Kesehatan dan Pendidikan, namun justru DPR bermewah mewah dengan proyek pembangunan gedung. Menurut Yenny, hari ini Fitra meminta informasi Publik kepada DPR sesuai dengan UU 14/2008 terkait : Dokumen Perencanaan dan Anggaran serta hasil audit gedung kementrian PU yang di klaim DPR sudah ada. Jika permintaan ini tidak disanggupi maka FITRA akan menggugat ke Komisi Informasi Pusat dan gugatan class action, sebut Yenny. Fitra juga meminta pemerintah khususnya Kemenkeu untuk menolak secara tegas rencana pembangunan tujuh Proyek DPR karena merugikan rakyat dan tidak sesuai dengan kondisi perekonomian yang melemah.Fitra meminta Presiden untuk menegaskan kembali penolakan terhadap rencana pembangunan tujuh proyek angkuh DPR. Jika dipaksakan dan batal, maka seperti 2010. Anggaran negara untuk pra perencanaan kisaran senilai Rp7 miliar sampai Rp15 miliar akan menguap sia sia, tegas Yenny.(helmi)