JAKARTA (beritatrans.com) - Gubernur DKI Jakarta menawarkan dua stasiun untuk menunjang operasional program kereta cepat Jakarta-Bandung yang segera dibangun oleh pemerintah pusat. Stasiun itu adalah Stasiun Gambir dan Stasiun Manggarai.Menurut gubernur yang akrab disapa Ahok itu, pemilihan dua stasiun itu bukan tanpa alasan. Selain merupakan stasiun besar, Stasiun Gambir dan Stasiun Manggarai dipilih karena terintegrasi dengan kereta dalam kota alias commuter line."Waktu itu kami usul kepada pusat, kalau bisa ya pakai Manggarai sama Gambir. Kami juga mau kasihkan lahan, yang di kawasan Monas," ujar Ahok saat ditemui di Balai Kota, Jakarta, Selasa (25/8).Penggunaan lahan yang nantinya akan diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dimaksudkan agar kereta dalam kota bisa mengangkut penumpang dari Stasiun Gambir. Sebab, saat ini kereta dalam kota yang melewati Stasiun Gambir hanya lewat saja. Tidak bisa mengangkut penumpang.Jadi, penumpang yang sudah turun bisa melanjutkan perjalanan pulang dengan menggunakan kereta dalam kota, atau dikenal dengan KRL Commuter Line."Kami ingin di Gambir kalau misalnya bisa masuk kereta cepat ke Bandung, dia juga kita tambahkan lahan untuk membuat kereta dalam kotanya. Minimal Stasiun Gambir itu ada intermoda, antara yang dari luar kota dan dalam kota," ujar Ahok.Mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan sebenarnya pemerintah pusat mengusulkan pembangunan stasiun kereta cepat di kawasan Halim. Namun, usulan itu ditolak Ahok dengan alasan harus membangun intermoda terlebih dahulu."Kalau menurut saya Halim itu agak repot. makanya kita sampaikan, kalau halim, kamu harus bangun intermodanya lagi. Tapi kalau di Manggarai kan sudah jadi, ada bus, ada KCJ (KAI Commuter Jabodetabek)."Pembangunan kereta cepat memungkinkan Jakarta-Bandung akan ditempuh hanya dalam waktu 36 menit dengan keceptan sekitar 350 kilometer per jam.Hingga kini, China dan Jepang masih saling berebutan untuk memenangkan proyek pembangunan kereta cepat tersebut. Mereka telah melakukan studi kelayakan (feasibility study) secara independen dan menyerahkan proposal mereka kepada pemerintah RI.Namun, sampai saat ini pemerintah sendiri belum menetapkan siapa pemenang proposal tersebut yang nantinya akan membangun proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. (tiefa).