Angkasa Pura 2

IPW: Kapolda Bali Kosong Dan 11 Lainnya Akan Pensiun

Aksi Polisi SDMRabu, 26 Agustus 2015
Ronny Sompie

JAKARTA (beritatrans.com) – Posisi Kapolda Bali dibiarkan kosong oleh Kapolri Jenderal Badroeddin Haiti. Pejabat lama Irjen Pol.Ronny F.sompie sudah dilantik menjadi Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, belum ada penggantinya sampai kini. Kondisi ini sangat disayangkan, seolah sangat sulit bagi Kapolri untuk menunjuk pejabat baru.

“Padahal selama ini Mabes Polri selalu mengatakan kaderisasi di kepolisian berjalan cukup lancar dan profesional,” kritik Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Neta Pane di Jakarta, Rabu (26/8/2015).

IPW mencatat, Irjen Ronny Sompie meninggalkan posisi sebagai Kapolda Bali pada 10 Agustus 2015, sejak dilantik menjadi Dirjen Imigrasi. Sejak itu posisi Kapolda Bali dibiarkan kosong.

“Hal ini sangat memprihatinkan, mengingat Bali tergolong sebagai daerah rawan karena pernah dua kali diterjadi teror ledakan bom. Jika tetap dibiarkan kosong, kemudian terjadi peristiwa besar di Bali, siapa yang harus bertanggungjawab. Untuk itu Kapolri diharapkan segera menunjuk Kapolda Bali yang baru, menggantikan Ronny Sompie,” kata Neta.

Dari pantauan IPW, lanjut dia, Polri banyak memiliki perwira yang potensial dan profesional untuk menjadi kapolda, terutama Kapolda Bali.

“Jangan sampai akibat alotnya tarik menarik di jajaran elit, penunjukkan Kapolda Bali menjadi sulit dan posisi Kapolda Bali dibiarkan koson,” terang Neta.

11 Kapolda Akan Pensiun

Selain Kapolda Bali, IPW melihat, sedikitnya ada 11 posisi kapolda dan posisi lainnya di Mabes Polri yang patut digeser.

Hal ini diakibatkan perwira yang menjabat sudah menjelang pensiun dan pejabat yang ada sudah cukup lama menjabat sehingga perlu penyegaran. Selain itu pergantian kapolda perlu dilakukan untuk mengantisipasi Pilkada serentak Desember menadatang.

“Kapolda yang perlu digeser adalah Aceh, Sumut, Sumbar, Bengkulu, Jateng, Jatim, Kaltim, Kalbar, Sulsel, Sulut, Maluku, dan lainnya,” tandas Neta.

Dia menambahkan, prioritas utama adalah menunjuk Kapolda Bali yang baru agar Kapolri tidak dianggap gagal melakukan kaderisasi, sehingga untuk menunjuk Kapolda Bali yang baru saja pun kesulitan karena tidak ada kader yang dinilai terbaik.

“Padahal di Polri saat ini ada 250 jenderal mosok untuk menunjuk Kapolda. Bali saja tidak bisa,” tegas Neta.(helmi)