JAKARTA (beritatrans.com) - Pemerintah perlu menetapkan formula harga jual bahan bakar minyak (BBM) dan menjelaskan ke masyarakat sehingga publik menjadi paham berapa keuntungan dan kerugian yang dialami Pertamina ketika harga minyak dunia turun dan ketika harga minyak dunia naik."Dengan formula harga tersebut , Pemerintah akan dan harus tegas dan konsekuen menetapkan margin yang diberikan kepada Pertamina dan kepada mitranya dalam menyalurkan BBM," kata Direktur Puskepi Sofyano Zakaria di Jakarta, Rabu (26/8/2015).Menurut dia, margin inilah yang menjadi hak penuh Pertamina namun tidak terhadap keuntungan yang diperoleh dari selisih harga pengadaan, pengilangan dan distribusi dibanding dengan harga beli minyak dunia yang turun itu .Seperti diketahui, harga minyak dunia turun sampai di bawah 40 dolar AS per barel. Sementara, harga patokan minyak di APBN jauh lebih tinggi dari angka tersebut. Kini banyak pengamat dan praktisi mendesak Pemerintah segera mengevaluasi harga jual BBM di dalam negeri. Pasalnya, harga minyak dunia yang menjadi patokan juga sudah turun.Dikatakan Puskepi, keuntungan yang diperoleh karena tidak diturunkannya harga jual BBM tersebut bisa ditetapkan sebagai penerimaan negara namun sebaiknya ditempatkan sebagai dana stabilitasi harga BBM yang hanya akan dipergunakan untuk menjaga tetapnya besaran harga jual bbm yang telah berlaku saat ini. Lebih lanjut, papar Sofyano, Pemerintah juga perlu menjelaskan ke publik apa dampak akibat melemahnya rupiah terhadap harga minyak dunia yang dominan diimport."Publik perlu mendapat penjelasan ini agar bisa memahami atas sikap dan kebjakan Pemerintah terhadap harga BBM," terang Sofyano saat dikonfirmasi beritatrans.com.Dia menambahkan, besarnya keuntungan yang diperoleh Pemerintah itu harus secara periodik dipublikasikan ke masyarakat. "Termasuk juga ketika Pertamina mengalami kerugian akibat naiknya harga minyak dan semakin melemahnya rupiah," tegas Sofyano.(helmi)