Angkasa Pura 2

Berbicara di Kuliah Umum NTU Singapura

Menteri Susi: Pengembangan Poros Maritim Dengan Kelola Sektor Kelautan Secara Lestari

Kelautan & PerikananMinggu, 30 Agustus 2015
susi

JAKARTA (beritatrans.com) — Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pudjiastuti mengatakan pemerintah Indonesia berupaya untuk memaksimalkan potensi Indonesia di bidang kelautan dan perikanan dengan mengembangkan konsep poros kemaritiman sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu dinyatakan Susi saat menjadi pembicara kunci pada Kuliah Umum Terhormat di Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University, Singapura Kamis lalu.

Menurutnya, konsep poros maritim ini diwujudkan dengan mengatur dan meningkatkan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Doktrin Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia ini mewakili Visi Nasional untuk mengembangkan identitas kekayaan maritim nasional secara berdaulat, mandiri dan berkelanjutan.

Karenanya, pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia diarahkan untuk memenuhi tiga pilar yang saling terintegrasi, yakni kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan, kata Susi saat menjadi pembicara kunci pada Kuliah Umum Terhormat di Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University (NTU), Singapura Kamis lalu.

Menurut Susi, pihaknya telah menetapkan beberapa strategi kebijakan dalam kerangka mewujudkan visi tersebut selama lima tahun kedepan. Kebijakan yang ditempuh merupakan turunan dari tiga pilar pembangunan kelautan dan perikanan di era kabinet kerja.

“Kebijakan yang kami terapkan tak lain untuk menjaga kedaulatan dalam bidang ekonomi dengan menjaga keamanan sumber daya kelautan, memastikan bahwa nelayan dan semua stakeholder perikanan lainnya memiliki kedaulatan atas pekerjaan dan bisnis mereka”, ujarnya seperti dikutip Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi KKP Lilly Aprilya Pregiwati dalam siaran persnya.

Susi merupakan Menteri Kabinet Kerja pertama yang mendapatkan kehormatan memberikan kuliah umum di RSIS Singapura. Ia juga dinilai sukses memperkenalkan beberapa resolusi dan kebijakan inovatif terkait beberapa isu, termasuk tentang Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF) di wilayah Indonesia.

Dalam kuliah tersebut Susi mengatakan, strategi yang dilakukan pemerintah lainnya, yakni mencakup pemberantasan IUUF, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan, penataan perizinan usaha perikanan, penerapan manajemen kuota penangkapan, perlindungan dan penangkapan spesies tertentu.

Susi menekankan bahwa dirinya sangat fokus pada pemberantasan IUUF. Kiprahnya dalam menindak tegas para pelaku IUUF melalui kebijakan penenggelaman kapal, telah menarik perhatian dunia.

Illegal Fishing
Menurutnya, illegal fishing merupakan kasus kejahatan serius yang dialami tak hanya Indonesia, namun banyak negara di dunia. Pasalnya, banyak masalah lain di balik kasus illegal fishing yang menyertai dan bermunculan, semisalnya kasus PT Pusaka Benjina Resources (PBR). “Illegal fishing ibarat kendaraan bagi berbagai kejahatan lain, seperti penyelundupan manusia penyelundupan narkotika, perbudakan, dan masalah kriminal lainnya”, tegasnya.

Menanggapi permasalahan tersebut, KKP melakukan pengawasan perkembangan dan regulasi di sektor kritis ini. Hal ini termasuk penghapusan kegiatan bongkar muatan ikan (transhipment) di tengah laut, penangkapan ikan ilegal dan pencabutan izin kapal ikan yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh kementerian.

KKP juga fokus dengan pemantauan kehadiran kapal-kapal ikan ilegal yang beroperasi di perairan Indonesia dan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). “Kami juga telah meningkatkan kapabilitas pengawasan, dan semakin mempererat kerja sama dengan aparat penegak hukum seperti Polisi air dan TNI AL dalam memberantas masalah ini”, ungkapnya.

Disamping itu, pemerintah Indonesia juga secara serius melakukan kebijakan strategis lainnya. Diantaranya, penguatan kepulauan terluar dan wilayah konservasi, swasembada garam, pengembangan pakan ikan mandiri, pembangunan technopark kelautan dan perikanan, peningkatan produksi dan nilai tambah rumput laut, termasuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Berbagai upaya pemerintah Indonesia dalam tata kelola kelautan secara berkelanjutan yang diterapkan telah memberikan dampak yang cukup signifikan bagi pertumbuhan sektor ekonomi perikanan. Data terbaru menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) sektor perikanan pada kuarter pertama tahun 2015 tumbuh 8,64 persen dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya sebesar 4,7 persen.(fenty)