JAKARTA (beritatrans.com) - Bentrokan TNI-Polri sepertinya sulit dihindari dan akan selalu terjadi, terutama di jajaran bawah. "Tahun 2015 sudah dua kaliterjadi bentrokan TNI-Polri, di Semarang dan di Polewali Sulawesi Barat," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta Pane di Jakarta, Senin (31/8/2015).IPW melihat, sulitnya mengatasi bentrokan disebabkan tiga hal. Pertama, oknum-oknum di TNI maupun di Polri belum menyadari bahwa mereka adalah aparatur yang digaji rakyat untuk menjaga ketertiban di masyarakat. "Kedua, oknum-oknum berseragam itulebih mengedepankan sikap arogan dan semangat korsa yang tidak pada tempatnya, sehingga tidak bisa menahan diri dan sering lepas kendali," kata Neta lagi.Sikap arogansi sebagai aparatur berseragam masih sangat menonjol dalam dinamika TNI-Polri, terutama di jajaran bawah. "Hal ini pula yang terlihat dalam kasus bentrokan TNI-Polri di Polewali, Sulawesi Barat yang menewaskan satu anggota TNI," jelas Neta.Ketiga, terjadinya kesalahan strategi dalam menyikap bentrokan. Yakni, saat jajaran bawah bentrokan yang berdamai justru kalangan menengah atas. Seolah perdamaian itu tidak menyentuh jajaran bawah. Akibatnya, menurut Neta, bentrokan antar jajaran bawah TNI-Polri tetap saja terjadi. Anehnya lagi, akibat banyaknya bentrokan TNI-Polri, sistem pendidikan TNI-Polri di tingkat akademi disatukan. Padahal yang bentrok selamaini tidak pernah menyangkut kalangan atas atau alumni akademi, yang bentrok hanyalah jajaran bawah.Artinya, papar Neta, penyatuan sistem pendidikan TNI-Polri di tingkat akademi tidak akan menjamin tidak adanya lagi bentrokan. "Buktinya tahun 2015 ini sudah dua kali terjadi bentrokan TNI-Polri. Yang ada, dengan penyatuan pendidikan ini justru Polri makin represif," sebut Neta.Sebab di enam bulan pertama, anggota Polri mendapat pendidikan ala militer yang selalu mengedepankan sikap sikap represif. Secara basic anggota Polri sudah ditanamkan jiwa militeristik. "Tentu nilai nilai awal yangditanamkan itu akan menjadi dasar bagi kehidupan dan dinamika kepolisian ke depan. Situasi ini akan sangat berbahaya," kilah IPW.Sebab dalam menghadapi masyarakat dan menjalankan tugasnya sbg pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat, orientasi anggota Polri akan bergaya militer."Kondisi ini akan bertolak belakang dgn semangat reformasi yang menghendaki lahirnya Polri sebagai polisi sipil yang profesional," urai dia.Dengan penyatuan sistem pendidikan ini, ke depan publik akan melihat bahwa konflik TNI-Polri di tingkat bawah tidak terselesaikan. Justru ditingkat menengah atas akan muncul sikap militeristik yang juga berpotensi memunculkan konflik baru. "Oleh karena itu, dalam mengatasi masalah konflik TNI-Polri, elit-elit negeri ini memunculkan masalah baru yang tak kalah pelik," tegas Neta.(helmi)