Angkasa Pura 2

Emil Salim Sarankan Percepat Tol Laut Ketimbang Kereta Cepat

Dermaga EmplasemenSelasa, 1 September 2015
Emil Salim

JAKARTA (beritatrans.com) — Pemerintah akan menentukan investor pembangunan kereta cepat, apakah Jepang atau Tiongkok, pekan ini juga.

Namun mantan Menteri Perhubungan (Menhub) era pemerintahan Soeharto, Emil Salim menyarankan pemerintah mempertimbangkan lagi rencana tersebut.

Menurutnya, ada prioritas lain yang lebih mendesak dibandingkan membangun kereta cepat dengan rute Jakarta ke Bandung tersebut. Seperti, membangun infrastruktur di Pulau Sumatera dan membangun tol laut.

“Saya melihat ini (kereta cepat Jakarta-Bandung) jarak pendek. Saya kira punya alternatif, kereta api Parahyangan, tol ada. Jadi apa ini prioritas? Apa tidak lebih baik di Sumatera dan macam-macam dibangun,” kata Emil di kantor Wapres, Selasa (1/9).

Apalagi, lanjutnya, proyek kereta cepat tersebut rencananya tidak dibangun oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Sehingga, akan menciptakan persaingan dengan perusahaan pelat merah tersebut dan akan berdampak negatif.

Kemudian, ungkapnya, proyek kereta cepat tersebut tidak sesuai kondisi perekonomian tanah air, yang sedang menghadapi masalah nilai tukar rupiah jatuh atas dolar Amerika Serikat.

Emil mengatakan, seharusnya dalam keadaan ekonomi yang tengah buruk, pemerintah irit dalam menggunakan dolar.

Proyek pembangunan kereta cepat dengan investor asing justru membuat dolar keluar. Meskipun, dananya juga berasal dari luar.

“Dalam keadaan kita kekurangan, irit, keinginan supaya dolar jangan keluar. Kita justru dolar keluar. Apa konsisten itu?” ujarnya seperti dilansir antaranews.com.

Sebaiknya, lanjut Emil, pemerintah untuk saat ini tidak membangun proyek tersebut sampai krisis bisa teratasi.

“Mari hemat dolar. Nanti krisis bisa diatasi. Kalau sudah diatasi, barulah pikir yang lain-lain. Sekarang ini jangan dulu. Pemerintah giat mengusahakan supaya dolar jangan keluar, tetapi masuk,” katanya.

JK Optimis
Lebih lanjut, Emil mengatakan tak membicarakan perihal pendapatnya mengenai kereta cepat tersebut dengan Wapres Jusuf Kalla (JK).

Sebelumnya, JK mengaku optimistis proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan dimulai pembangunannya tahun 2016.

Menurutnya, saat ini, pemerintah masih mempertimbangkan memilih tawaran bantuan pinjaman dari Jepang atau Tiongkok.

“Sejak dua tahun lalu Jepang sudah diminta studi, kemudian juga Tiongkok memiliki studi. Nanti kami akan cari yang terbaik,” kata JK di kantor Wapres, Jakarta, Jumat (10/7).

Sebelumnya, Ketua tim ahli Wapres, Sofyan Wanandi mengatakan, pemerintah Jepang menawarkan pembiayaan pembangunan kereta cepat sebesar Rp 60 triliun.

Namun, senada dengan JK, Sofyan mengatakan, pemerintah masih membandingkan tawaran mana yang terbaik untuk Indonesia di bidang teknis dan keuangan.

Sofyan hanya menegaskan, dalam pembangunannya, wajib menyertakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang kemungkinan besar PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Sekretaris Wapres, Mohamad Oemar menambahkan penawaran dari Jepang cukup menarik karena bunga yang ditawarkan cukup rendah, yaitu di bawah 0,5 persen selama 40 tahun.(fenty)